Ibnu saat bimtek penghulu di DIY angkatan II

Krjogja.com - YOGYA - Anggota Komisi 8 DPR RI Dapil DIY, Ibnu Mahmud Bilalludin menyampaikan harapan agar masyarakat bisa memahami kenaikan biaya haji di Indonesia. Ibnu pun meminta ASN di Kementrian Agama untuk turut memberikan penjelasan pada masyarakat agar tak terjebak berita hoax.

Menurut Ibnu, Komisi 8 baru saja selesai membahas dan memutuskan biaya haji tahun 2023. Ia berharap ASN di Kementerian Agama khususnya para penghulu di KUA dapat memberikan penjelasan dengan baik kepada masyarakat sehingga tidak beredar hoax yang tidak benar.

"Biaya Haji ini memang mau tidak mau harus naik tetapi dilakukan secara gradual sehingga harapannya semua masyarakat yang sudah lama menunggu itu dapat melakukan pelunasan. Kami berharap masyarakat bisa memahami terkait hal tersebut," ungkapnya, Minggu (19/2/2023).

Ibnu yang kini terus aktif hadir dalam Bimtek Peningkatan Kualitas Layanan Pencatatan Nikah Bagi Penghulu di DIY juga mengingatkan tentang pentingnya moderasi karena Indonesia menghadapi beberapa kelompok yang memiliki pandangan radikal baik kiri maupun kanan. Karenanya saat ini dibutuhkan sikap yang moderat, disebabkan pandangan-pandangan yang radikal itu sudah menjadi gerakan yang dapat mengganggu keberlangsungan kehidupan berbangsa dan bernegara.

"Kepada seluruh aparat ASN diminta untuk memahami melaksanakan dan menyebarkan gagasan moderasi untuk nguri-uri dan menjaga NKRI," sambungnya.

Sementara terkait tugas fungsi KUA yang juga banyak menjadi pembicaraan dan perhatian, diantaranya terkait dengan terjadinya perceraian dan nikah anak yang sebagian disebabkan karena pergaulan bebas. Hal tersebut menjadi tugas bersama untuk mengupayakan langkah-langkah preventif diantaranya dengan melaksanakan bimbingan perkawinan pra nikah.

"Kami juga sangat memahami banyaknya usulan berkaitan dengan harapan agar kebijakan jasa profesi tetap dipertahankan, BOP KUA dinaikkan, sarana prasarana ditingkatkan, anggaran bimbingan perkawinan juga dirasionalisasi serta penambahan tenaga seiring dengan semakin banyaknya tuntutan peran yang harus dilakukan di KUA. Ini akan kami bawa ke pusat untuk menjadi bahan pembahasan," pungkas dia. (Fxh)