AKURAT.CO Pernyataan Kepala PPATK Ivan Yustiavandana yang menyebutkan adanya uang hasil bisnis ilegal mengalir untuk pemilu bukan bersumber dari laporan. Artinya data yang dijadikan referensi bukan laporan hasil analisa yang bisa disetor kepada lembaga penegak hukum.

Humas PPATK M Natsir Kongah menegaskan data tersebut sebatas analisis PPATK. Hasilnya terdapat potensi uang hasil bisnis eksploitasi lingkungan (green finance crime/GFC), korupsi dan narkotika digunakan oknum tertentu untuk persiapan 2024.

“Belum ada laporan yang menyatakan bahwa terdapat aliran dana pemilu 2024 yanh bersumber dari dana ilegal. Yang ada adalah temuan berdasarkan analisis PPATK,” kata Natsir, ketika dihubungi Akurat.co di Jakarta, Jumat (17/2/2023).

baca juga:

Natsir tidak memberi penegasan lebih lanjut ketika disinggung apakah data tersebut dijadikan bahan oleh PPATK untuk berkoordinasi dengan lembaga penegak hukum. Namun dalam rapat kerja bersama Komisi III DPR, Kepala PPATK Ivan Yustiavandana menyebutkan potensi uang haram beredar untuk pemilu berdasarkan riset yang melibatkan KPU dan Bawaslu.

Dihubungi terpisah, Direktur Eksekutif Perludem, Khoirunisa Nur Agustyati, meminta Bawaslu untuk proaktif melakukan penelusuran yang paralel dengan pencegahan. Pasalnya informasi dari lembaga intelijen keuangan tidak bisa hanya menjadi angin lalu.

Nisa mengatakan, sebagaimana amanat undang-undang, Bawaslu menjadi lembaga berwenang menginvestigasi politik uang. Pada sisi lain akuntabilitas pemilu kerap dipersoalkan lantaran laporan dana kampanye yang dituding tak transparan.

“Ini tentu harus ditelusuri. Aliran dana ini dari siapa untuk kebutuhan apa, harus bisa ditelusuri supaya tidak hanya menjadi diskursus di publik saja. Bawaslu bisa melakukan itu,” tuturnya.[]