MerahPutih.com - Pemilu 2024 sudah di depan mata. Bahkan, "panasnya" persaingan antar-bakal calon pemimpin mulai terlihat.

Panglima TNI Laksamana Yudo Margono kembali mengingatkan para prajurit TNI agar tidak terlibat dalam politik praktis khususnya dalam menyongsong Pemilu 2024.

Menurut Yudo, prajurit TNI harus memegang prinsip netralitas dalam pemilu.

Baca Juga:

Gugus Tugas Bawaslu hingga Dewan Pers Diharapkan Turunkan Ketegangan Pemilu 2024

Diketahui, 2023 merupakan tahun politik dengan berbagai dinamika yang bakal terjadi menjelang Pemilu 2024.

"Ke depan tentunya juga dalam Pemilu 2024 bahwa sekarang ini saya sudah tekankan kepada mereka netralitas TNI dan tidak ikut dalam politik praktis," ujar Yudo dalam konferensi pers usai Rapim TNI 2023 di Jakarta, Kamis (9/2).

Yudo mengatakan, netralitas TNI merupakan amanat undang-undang. Selain itu, kata Yudo, netralitas TNI ini juga merupakan perintah dari Presiden Jokowi sebagai panglima tertinggi.

"Netralitas kita juga merupakan perintah Presiden sebagai panglima tertinggi harus kita laksanakan. Yang terpenting netralitas TNI adalah harapan seluruh rakyat yang harus kita junjung tinggi," tegas Yudo.

Baca Juga:

Bawaslu Gandeng PPATK Awasi Potensi Pencucian Uang untuk Dana Pemilu

Pada 2023, kata Yudo, TNI sudah mulai terlibat dalam pengamanan berbagai tahapan Pemilu 2024.

Menurut dia, TNI harus berpartisipasi untuk memastikan tahapan pemilu berjalan damai, lancar, dan stabil.

"Jadi dari sekarang harus sudah antisipasi memberikan pemahaman kepada prajurit, memberi pemahaman juga kepada keluarga," ungkap dia.

Yudo meminta berbagai pimpinan mulai dari tingkat pleton, kompi, batalyon, koramil, kodim dan tingkatan di atasnya harus sering memberikan arahan dan pemahaman kepada anggotanya soal netralitas TNI.

"Jangan sampai nanti begitu mendekat 2024 mereka belum paham, melakukan hal-hal yang melanggar hukum, rugi sendiri. Sehingga dari sekarang ini harus sudah dimulai diberikan pemahaman-pemahaman kepada mereka," kata Yudo. (Knu)

Baca Juga:

Dasco Harap Hakim MK Dengarkan Pertimbangan DPR Soal Sistem Pemilu