AKURAT.CO Unjuk rasa ribuan kepala desa (kades) menuntut perpanjang masa jabatan hingga sembilan tahun pada tanggal 17 Januari 2023 lalu di depan gedung DPR/MPR, Jakarta. Dunia maya dihebohkan dengan pemberitaan unjuk rasa tersebut, ada yang mendukung dan dan tidak sedikit yang menolak

Partai politik dan pemerintah mendapatkan imbas dari kehebohan serta hangatnya perbincangan di sosial media. Ditambah berbagai kritikan yang muncul dari pengamat yang menyatakan bahwa demokrasi telah mundur.

Apalagi beredarnya video ancaman kepala desa bagi partai yang tidak mendukung tidak akan dipilih. Hal tersebut menarik perhatian pakar digital dan pengamat media sosial, Anthony Leong untuk melihat seberapa heboh perbincangan yang terjadi di jagat maya serta solusinya.

baca juga:

Ia menyampaikan berdasarkan hasil analisa Kazee media monitoring, sebanyak 4200 lebih perbincangan netizen soal perpanjangan masa jabatan kepala desa ini. Sumbernya dari News sebanyak 2100 perbincangan, Twitter sebanyak 2000, Facebook sebanyak 93, Youtube 63, dan Instagram 17 perbincangan.

“Sosial media ramai dengan pemberitaan unjuk rasa kepala desa sejak tanggal 17 Januari 2023 – 07 Februari 2023. Perbincangan tertinggi dari semua platform terjadi pada tanggal 21 Januari 2023 pada saat ada pemberitaan oknum kades ancam parpol yang menolak masa jabatan 9 tahun," papar Anthony dalam keterangannya, dikutip hari ini.

Anthony menyebutkan hal yang menimbulkan pro dan kontra terkait perpanjangan jabatan kepala desa 9 tahun karena melihat perbedaan persentase sentimen perbincangan yang signifikan. Dari ketiga kriteria sentimen; Positif, Negatif, dan Netral.

Persentase sentimen negatifnya lebih besar daripada persentase sentimen positifnya. Sentimen Negatif berjumlah 51 persen, Positif sebesar 32,1 persen, dan Netral sebesar 16,9 persen.

"Sentimen negatifnya akibat berita yang banyak ditanggapi oleh pengguna medsos terkait dengan oknum kades ancam parpol yang tolak masa jabatan kepala desa sembilan tahun akan kades habisi di Pemilu 2024 (suara parpol akan hilang di desa-desa jika tidak mendukung desakan ini)," ujar Anthony yang juga CEO Menara Digital.

"Selain itu banyak stakeholder tegas menolak juga jabatan kades jadi sembilan tahun," sambungnya.

Sehingga berdasarkan data yang dianalisa, setidaknya harus adanya solusi atas perpanjangan masa jabatan kades ini untuk layak dipertimbangkan harus disertai dengan konsep pembangunan yang jelas dan komprehensif.

"Perlu ada grand design yang lebih komprehensif agar membuat masyarakat mengerti tujuan dan gagasan besar perihal ini," jelasnya.

Anthony jugamemaparkan, hasil analisa tren perbincangan yang membuat dunia maya heboh berdasarkan daerah, Provinsi DKI Jakarta menempati urutan pertama dengan total pemberitaan sebesar 1.100 lebih, kedua Provinsi Jawa Timur sebesar 164, dan ketiga Provinsi Jawa Tengah sebesar 124 perbincangan. []