PIKIRAN RAKYAT - Meskipun koalisi partai politik (parpol) untuk pemilihan presiden-wakil presiden 2024 belum final, skema politik menunjukkan adanya dua kutub besar. Keberadaan dua kutub itu lebih baik daripada banyak kutub yang mengakibatkan biaya politik pun lebih besar.

Menurut pengamat politik Muradi Clark, skema politik yang terlihat adalah satu kutub yang ingin meneruskan posisi politik saat ini. Sementara, kutub lain ingin perubahan dengan situasi politik yang baru.

"Bicara soal kutub politik, selama dalam posisi yang tidak menggunakan pendekatan SARA, enggak ada masalah. Kutub politik yang ingin perubahan dan ingin melanjutkan, keberadaan dua kutub itu oke," ujar Muradi.

Meski sekarang sudah ada tiga koalisi, ia mengatakan, semangatkan mengerucut ke dua kutub itu.

Baca Juga: Deretan Dugaan Pelanggaran Kode Etik yang Dilakukan Bripka Madih

Ketiga koalisi yang ada saat ini adalah Koalisi Indonesia Bersatu (Golkar-PAN-PPP), Koalisi Perubahan (Nasdem-Demokrat-PKS), serta koalisi Gerindra-PKB. PDI Perjuangan belum berkoalisi dengan parpol manapun untuk persiapannya menuju pilpres.

Menurut Muradi, PAN dan PPP dalam posisi yang masih bingung apakah mengarah ke kutub yang melanjutkan posisi politik saat ini, atau ingin perubahan.

Parpol-parpol masih menunggu, karena ingin melihat dulu siapa calon yang diusung untuk meneruskan kepemimpinan Joko Widodo. Di sisi lain, mereka pun sedang menilai Anies Baswedan sebagai capres yang saat ini ada di kutub perubahan.

"Survey untuk dua kutub ini sama-sama kuat, sehingga memungkinkan sekali terjadi perubahan dalam koalisi yang sudah terbangun saat ini. Aktor utama untuk kutub yang melanjutkan adalah PDIP, namun mereka belum menentukan calon yang akan diusung, apakah Puan, Ganjar, atau yang lain," ujarnya.

Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarnoputri, dikatakannya sengaja menahan keputusannya karena sadar betul posisi PDIP.

Keputusannya akan memengaruhi skema politik dan prakoalisi yang sedang berlangsung.

Baca Juga: Cek Fakta: Geger Kabar Keluarga Cak Nun Diseret Densus 88, Rumah Dikepung dan Disegel Garis Polisi

Keberadaan dua kutub dalam politik bisa memunculkan demokrasi paripurna yang bisa diukur dengan pendekatan yang jauh lebih kompetitif. Karena itulah, peta politiknya jangan ke banyak kutub.

Muradi mencontohkan negara-negara lain seperti India dan Australia yang hanya dua kutub. Indonesia pun bisa mengarah ke situ walaupun secara aliran politik ada 4 aliran yaitu nasionalis, islami modern, islam tradisional, dan konservatif pragmatis.

Mengenai kekhawatiran kalau masyarakat pun akan terbelah, Muradi menyangsikannya. Ia melihat instrumen negara sudah lebih siap dibanding saat Pemilu 2014 dan 2019. Publik pun sudah jauh lebih terbuka.

"Saat Prabowo dan Sandiaga menjadi bagian pemerintah, menang kalah dalam politik sudah dianggap biasa-biasa saja, karena yang penting sesudahnya bersama membangun bangsa," katanya.

Politik yang hemat biaya

Muradi menambahkan, apabila peta politik sudah mengerucut ke dua kutub, maka akan terjadi penghematan biaya politik. Biaya politiknya bukan hanya saat penyelenggaraan pemilu, tapi juga saat bersama-sama membangun bangsa.

Bila ada dua kutub, maka pasangan capres-cawapres tidak akan lebih dari 2 pasang. Dengan penyelenggaraan pilpres satu putaran, maka sudah akan ada calon definitif dalam waktu yang singkat.

Baca Juga: Calon DPD RI Bengkulu Jadi Sasaran Penembakan, 2 Kali Ditembak saat Hendak Berangkat Sholat Jumat

"Kalau hanya dua calon, maka dalam satu putaran kita dapatkan capres definitif. Dengan asumsi akan ada perselisihan yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi, maka setidaknya akhir Maret sudah didapatkan hasilnya, siapa calon yang akan memimpin bangsa," ujarnya.

Bila itu terjadi, maka pertengahan Maret 2024 pun proses pilkada bisa segera dilaksanakan. Sebelum akhir tahun, semua proses pemilihan dari pemilu serentak itu sudah bisa diselesaikan.

Tahapan Pemilu 2024 telah dimulai sejak 14 Juni 2022. Pendaftaran dan pemilihan capres cawapres akan dilakukan pada 19 Oktober 2023-25 November 2023. Sementara, pemungutan suara untuk pilpres dilakukan pada 14 Februari 2024.

Setelah pemungutan suara, penghitungan dan rekapitulasi suara akan dilakukan sampai 20 Maret 2024. Penetapan hasil pemilu bila Tidak ada PHPU (perselisihan hasil pemilu) di MK bisa dilakukan paling lambat 3 hari setelah pemberitahuan dari MK.***