PIKIRAN RAKYAT - Tiga koalisi partai politik (parpol) sudah terbentuk jelang Pemilihan presiden (pilpres) 2024. Namun, parpol saat ini terlihat masih sedang berhitung ulang dan bisa saja meninggalkan koalisi di menit terakhir.

Ketiga koalisi yang ada saat ini adalah Koalisi Indonesia Bersatu (Golkar-PAN-PPP), Koalisi Perubahan (Nasdem-Demokrat-PKS), serta koalisi Gerindra-PKB. PDI Perjuangan sendiri belum berkoalisi dengan parpol manapun untuk persiapannya menuju pilpres.

Manuver politik yang mengisyaratkan adanya perhitungan koalisi dilakukan berbagai parpol. Salah satunya yang terlihat adalah Partai Nasdem, di mana Ketua Umum mengadakan pertemuan dengan parpol-parpol di luar koalisinya.

Beberapa hari yang lalu, Surya Paloh sudah bertemu dengan Ketua Umum Golkar, Airlangga Hartarto, serta Presiden Joko Widodo yang notabene berasal dari PDIP. Dikabarkan, ia pun berencana bertemu dengan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri.

Baca Juga: Prediksi Skor Union Berlin vs Mainz 05 di Bundesliga: Statistik Tim, Line-up, hingga Head to Head

Sebelumnya, Ketua Umum Gerindra, Prabowo Subianto melakukan safari politik dengan mengadakan pertemuan bersama anak serta menantu Joko Widodo yang juga memiliki jabatan politik.

Menurut pengamat politik Muradi Clark, koalisi memang baru terlihat tegas dan jelas saat sudah ada pengajuan nama ke Komisi Pemilihan Umum (KPU). Masing-masing parpol saat ini terlihat sedang berhitung ulang.

Apalagi di sisi Nasdem, ia mengatakan bisa saja partai itu berhitung ulang tentang pencalonan Anies Baswedan sebagai capres yang diusung Koalisi Perubahan. Hal itu bisa terjadi karena munculnya isu tentang isi perjanjian politik antara Anies dengan Prabowo Subianto pada 2017.

Baca Juga: Kapan saat yang Tepat Mengkonsumsi Protein Shake?

Belum lagi, penyelenggaraan Formula E yang sedang diselidiki Komisi Pemberantasan Korupsi dan beberapa program di Provinsi DKI Jakarta yang dinilai tidak transparan.

"Hal-hal itu mempengaruhi pencalonan Anies sendiri. Bagaimana Anies saat menjadi Gubernur DKI Jakarta, betul-betul jadi referensi. Mereka masih menunggu betul, ke mana bola menggelinding," ucap Muradi.

Belum lagi, kata dia, keputusan Nasdem di awal untuk nama cawapres diserahkan ke Anies membuat blunder. Hal itu seakan langsung menutup ruang bagi parpol pengusung yang lain untuk menyodorkan nama.

Baca Juga: Singgung Soal Anggaran, Pengamat Sebut Skema Politik Dua Kutub Lebih Baik

"Curiganya, Demokrat enggak mau usung lain, di luar AHY. Apalagi lihat posisi surveInya yang relatif baik ada peningkatan. Ini sedang dihitung betul kalau cawapresnya dari yang lain. Itu pun akan jadi bola liar kalau koalisi ini memenangkan pilpres 2024, karena ketidakjelasan proses politik yang ada sekarang," imbuhnya.

Dinamika politik untuk menang

Menurut Muradi yang juga staf pengajar di Universitas Padjadjaran, dinamika manuver politik membuat pasangan capres-cawapres pun belum jelas. Apalagi, PDIP seakan menahan waktu untuk pengumuman calon yang akan diusung.

"Kenapa kartu turf ini lama dikeluarkan Mega, karena dia sadar betul posisi PDIP. Itu akan memengaruhi skema politik dan prakoalisi yang sedang berlangsung," ucapnya.

Baca Juga: Deretan Dugaan Pelanggaran Kode Etik yang Dilakukan Bripka Madih

Seperti KIB, Muradi menilai bahwa itu adalah koalisi yang dibangun dengan asumsi Ganjar Pranowo tidak diusung PDIP. Kalau Ganjar diusung PDIP, koalisi kemungkinan bubar jalan.

Apabila Ganjar diusung berpasangan dengan calon lain, KIB justru mungkin saja memunculkan nama-nama lain seperti Gubernur Jabar, Ridwan Kamil. Ridwan bisa saja dicalonkan menjadi cawapres dari KIB, dan bukannya Airlangga Hartanto.

"Anies-RK mungkin saja, tapi kemudian, Golkar kan dinamikanya untuk menang. Apabila dia salah pilih keputusan, maka sempit lagi kemungkinannya dalam pemerintahan. Saya melihatnya, Anies-RK kemungkinannya kecil, kecuali posisi PKS dan Demokrat clear," ujarnya.

Baca Juga: YouTuber Jadi Pekerjaan Paling Diimpikan di Indonesia, Berbeda dengan 8 Negara Tetangga RI Lainnya

Namun, melihat dinamika di Demokrat dengan posisi survei yang semakin baik, ia mengatakan kemungkinan mereka tidak ingin memberikan posisi cawapres ke PKS, apalagi Golkar. Meskipun jumlah kursi Golkar lebih besar, tapi Demokrat akan berpikir panjang untuk itu.

"Ya, kecuali Demokrat kepepet, tidak dalam posisi yang pas, sama seperti pilpres dan pilgub Jakarta sebelumnya," tuturnya.

Komitmen dan solid

Menurut Kepala Bakomstrada Partai Demokrat Jabar, M. Hailuki, Demokrat adalah partai yang paling berkomitmen dalam Koalisi Perubahan. Itu terlihat dari sikap Demokrat yang berinisiatif meminta Nasdem dan PKS untuk segera membentuk sekber dan melakukan deklarasi capres.

Baca Juga: Cek Fakta: Geger Kabar Keluarga Cak Nun Diseret Densus 88, Rumah Dikepung dan Disegel Garis Polisi

Ia pun mengklaim bahwa koalisi tetap solid dan tidak ada gejolak apapun yang ditimbulkan dari langkah politik parpol lain. "Karena komunikasi politik dilakukan dua arah, ke dalam dan luar koalisi, adalah hal wajar," ucapnya.

Dia pun belum melihat tanda-tanda Golkar akan masuk dalam koalisi. Golkar sendiri sudah membangun koalisinya sendiri, sehingga perlu proses politik yang tidak sederhana di internal koalisi mereka untuk membuat keputusan.

Sementara, Ketua DPW PKS Jabar, Haru Suandaru, mengatakan, hal yang berkaitan dengan pilpres adalah kewenangan DPP, sehingga ia enggan berkomentar. "Kalau DPW ikut arahan DPP," katanya.***