AKURAT.CO Mahkamah Konstitusi (MK) belakangan kembali disorot. Pemicunya soal dugaan perbedaan antara bunyi putusan yang dibacakan hakim dengan salinan putusan MK.

Agar persoalan ini tidak terjadi di kemudian hari, diperlukan mitigasi konkret.

Direktur RIset Pusat Kajian Kebijakan Publik dan Hukum (Puskapkum) Indra L Nainggolan mengusulkan dibentuk Mahkamah Kehormatan MK permanen untuk menghindari polemik serupa terjadi di waktu-waktu mendatang.

baca juga:

 “Untuk memaksimalkan kinerja dalam mengawasi setiap putusan MK agar sejalan dengan yang dibacakan saat persidangan dengan salinan,” jelas Indra lewat siaran pers yang diterima Akurat.co, Kamis (2/2/2023).

Pengajar HTN di Universitas Bhayangakra Jakarta Raya ini melanjutkan, kedudukan Mahkamah Kehormatan MK yang sifatnya ad hoc hanya menunjukan sikap pasif dalam merespons persoalan di MK. Ia menganalogikan kedudukan Mahkamah Kehormatan MK saat ini tak ubahnya seperti pemadam kebakaran.

“Seolah menungu ada masalah tertentu baru kemudian bekerja,” cetus Indra.

Terkait dengan dugaan perubahan substansi putusan MK, Indra berpendapat secara materil tidak bisa diperbaiki oleh mekanisme peradilan. Hal ini disebabkan putusan MK bersifat final dan mengikat. Terkecuali terkait fomril etik terhadap siapa saja yang diduga terlibat dalam perubahan tersebut.

"Secara formil etik dapat ditelusuri terkait dugaan perubahan substansi putusan tersebut. Ini harus segera diklarifikasi agar tidak menjadi polemik berkepanjangan di publik,” tandas Indra.

Sebagaimana maklum terdapat dugaan perbedaan bunyi putusan MK 103/PUU-XX/2022 tentang uji materi UU 7/2020 tentang MK. Bunyi putusan yang dibacakan oleh hakim MK dengan salinan putusan yang diunggah di situs Mahkamah Konstitusi (MK) diduga berbeda. []