Bisnis.com, JAKARTA -- Polemik pelaksanaan sistem pemilihan umum atau Pemilu 2024 berbuntut panjang. Mayoritas partai politik di parlemen menolak. Mereka mengecam keras PDI Perjuangan (PDIP) dan sempat memunculkan ide untuk bersatu melawan pemenang pemilu 2014 dan 2019 itu pada Pemilu 2024 nanti.

Ide tentang pembentukan 'koalisi besar' melawan PDIP terungkap usai pertemuan antara Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Gerindra dan Nasional Demokrat (NasDem) Kamis kemarin. Salah satu elite Gerindra, Sufmi Dasco Ahmad bahkan secara blak-blakan berharap ide tersebut dapat terwujud.

"Sepanjang dari 8 partai itu mau kan begitu. Kita berdoa, mudah-mudahan," ucap Dasco.

Hubungan antara PDIP dan mayoritas partai parlemen memang agak merenggang. Hal itu dipicu oleh sikap PDIP yang berkukuh mendorong penerapan pemilu proporsional tertutup. Versi PDIP, sistem pemilu terbuka yang berlaku saat ini tidak efektif dan menjadi pemicu munculnya petualang-petualang politik.

Meski demikian, baik proporsional terbuka maupun tertutup sejatinya memiliki baik dan buruknya masing-masing. Proporsional terbuka, misalnya, sistem ini memberikan kebebasan bagi para pemilih untuk memilih calon legislatifnya. Prinsip ini sejalan dengan hakikat demokrasi yang memberikan rakyat 'kedaulatan' untuk memilih wakilnya di parlemen.

Namun demikian, dalam praktiknya implementasi proporsional terbuka seperti pelaksanaan Pemilu 2014 dan 2019 lalu, menyisakan banyak pekerjaan rumah. Pasalnya dibandingkan menghadirkan sebuah proses demokrasi yang substantif, partai politik justru terjebak dalam pragmatisme politik. Pendidikan politik menjadi nomor dua.