MerahPutih.com - Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) berpandangan bahwa pemilihan langsung gubernur dan wakil gubernur melelahkan dan fungsinya tidak terlalu signifikan dalam tata pemerintahan.

PKB mengusulkan, pemilihan langsung gubernur dan wakil gubernur sebaiknya dihapus.

Demikian disampaikan Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar atau Cak Imin di sela-sela Sarasehan Nasional Satu Abad Nahdlatul Ulama (NU) di Hotel Grand Sahid Jaya, Jakarta, Senin (30/1).

Baca Juga:

Kunjungan NasDem ke PKB-Gerindra Jangan Dianggap Bangun Koalisi

"Makanya PKB sih, mengusulkan pilkada pemilihan langsung, hanya pilpres dan pilbup (pemilihan bupati) dan pilwalkot (pemilihan wali kota). Pemilihan gubernur tidak lagi, karena melelahkan," kata Cak Imin.

Menurut Cak Imin, tata pemerintahan perlu dievaluasi secara komprehensif. Salah satunya meniadakan posisi gubernur karena hanya perpanjangan tangan pemerintahan pusat.

"Kalau perlu nanti gubernur pun enggak ada lagi karena tidak terlalu fungsional dalam jejaring pemerintahan. Banyak sekali evaluasi," ujarnya.

Cak Imin lantas menyinggung soal salah satu kelemahan era reformasi, yakni pragmatisme politik. Secara kasat mata damai, namun kompetisi tidak pernah berhenti.

"Ini sistem yang melelahkan, di mana pemilu yang pragmatis bahwa uang yang menentukan banyak hal dalam perilaku pemilu," ujarnya.

Baca Juga:

PKB Sebut Pembicaraan dengan NasDem Soal Politik Dinamis

"Itu artinya masa depan kader-kader NU juga agak madesu, masa depan suram," sambung Cak Imin.

Karana itu, Cak Imin meminta sistem politik saat ini direformasi total. Aktivis-aktivis NU, kata dia, susah menduduki jabatan publik karena harus berhadapan dengan politik yang bersifat pragmatis.

"Jadi kader-kader yang mau nyaleg ini sudah membuat kita stres duluan karena modalnya cekak, popularitasnya juga rendah. Nah ini sistem politik reformasi yang harus kita evaluasi total," kata Cak Imin. (Pon)

Baca Juga:

PKB Rayu NasDem Gabung Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya