PIKIRAN RAKYAT – Kasus perampokan sekaligus penyekapan Wali Kota Blitar, Santoso dan istrinya di rumah dinas mereka pada Senin, 12 Desember 2022 lalu ternyata didalangi oleh mantan Wali Kota Blitar, Samanhudi Anwar. Polda Jatim resmi menetapkan yang bersangkutan menjadi tersangka.

Kapolda Jatim Irjen Pol. Toni Harmanto mengatakan, Samanhudi diduga terlibat dalam kasus perampokan bersama ketiga pelaku lainnya, yakni NT, AJ, dan AS. Samanhudi disebut memberikan informasi tentang lokasi, waktu, kondisi, bahkan keberadaan tempat penyimpanan uang di rumah dinas Wali Kota Blitar, Santoso.

Sementara itu, ada dugaan motif balas dendam dalam insiden perampokan yang didalangi Samanhudi. Namun, hingga saat ini, dia membantah tudingan tersebut.

Lantas siapa sosok Samanhudi Anwar? Berikut profilnya kami ulas selengkapnya.

Baca Juga: Mahfud MD Beri Dukungan Moril kepada Bharada E: Kamu Jantan, Harus Tabah Menerima Vonis

Dilansir dari berbagai sumber, Samanhudi Anwar merupakan politikus yang berasal dari pulau Madura. Pria kelahiran 8 Oktober 1957 itu pernah menjabat sebagai Wali Kota Blitar selama dua periode, yakni 2010-1015, dan 2015-2020.

Sebelum menjabat sebagai Wali Kota Blitar, pria lulusan S-1 Hukum Universitas Panca Bhakti itu telah malang-melintang menjadi anggota DPRD. Dia merupakan kader PDIP yang pernah menjabat anggota DPRD Kota Blitar selama tiga periode sejak tahun 1999 hingga 2014.

Di lembaga eksekutif itu, Samanhudi Anwar pernah menduduki jabatan anggota DPRD selama satu periode, dan sebagai ketua DPRD dua periode.

Selama menjabat Wali Kota Blitar, Samanhudi Anwar pernah mencatatkan sejumlah prestasi untuk daerahnya, seperti penghargaan sebagai kota dengan laporan keuangan terbaik pada 2014. Penghargaan ini merupakan apresiasi yang diberikan untuk kabupaten/kota yang berhasil mendapat opini wajar tanpa pengecualian (WTP) untuk penyajian dan penyusunan laporan keuangan dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

Baca Juga: Samanhudi Anwar Jadi Dalang Perampokan Rumdin Wali Kota Blitar, Motif Balas Dendam Didalami

Kemudian, pada 2013, Kota Blitar pernah meraih penghargaan Inovasi Manajemen Perkotaan (IMP) dari Kementerian Dalam Negeri Bidang Sanitasi Sektor Air Limbah.

Akan tetapi, pada periode kedua pemerintahannya, Samanhudi Anwar terjerat kasus korupsi suap. Dia ditetapkan tersangka oleh KPK pada 8 Juni 2018 atas dugaan menerima pemberian suap senilai Rp1,5 miliar terkait izin proyek pembangunan sekolah lanjutan pertama di Blitar dengan nilai kontrak Rp23 miliar.

Dugaan maling uang rakyat itu terkuak lewat operasi tangkap tangan (OTT) KPK. Samanhudi diduga menerima 8 persen bagian dari total “fee” 10 persen yang disepakati. Sedangkan dua persen lainnya dibagi-bagikan kepada Dinas.

Setelah OTT KPK, dia sempat dinyatakan buron sebelum akhirnya menyerahkan diri. Akibat perbuatannya, Samanhudi divonis penjara 5 tahun dan denda sebesar Rp500 juta.

Adapun keterlibatan Samanhudi dalam kasus perampokan rumah dinas Wali Kota Blitar diduga telah direncanakan tersangka sejak menghuni lembaga pemasyarakatan (lapas). Toni Harmanto menduga Samanhudi memberikan informasi mengenai seluk-beluk rumah dinas Wali Kota Blitar kepada tiga pelaku berinisial NT, AJ, dan AS yang melancarkan aksi perampokan dan penyekapan.

"Kami pastikan mereka bertemu dan berkomunikasi di satu lapas dan memberikan informasi tentang keberadaan tempat penyimpanan uang dan bahkan waktu yang baik untuk melakukan aksi di rumah dinas itu," kata Toni Harmanto, dikutip dari Antara.

Dalam kasus tersebut, Samanhudi Anwar dijerat dengan pasal 365 juncto pasal 56 KUHP lantaran membantu pelaku untuk melakukan tindak pidana.***