AKURAT.CO Fraksi PDI Perjuangan DPRD DKI Jakarta belum menyatakan penolakan terhadap rencana penerapan jalan berbayar atau ERP. Pasalnya, ERP belum dipayungi oleh peraturan daerah dan jauh dari kata sah untuk dilaksanakan.

Ketua Fraksi PDIP DPRD DKI, Gembong Warsono, mengatakan pihaknya masih menunggu pembahasan terkait ERP yang tidak kunjung rampung.

"Kalau bicara ERP kan bicara aturan dulu. Perdanya ada, belum dibahas. Makanya kita lihat kayak apa sih ERP itu. Apakah itu ujungnya membebani rakyat tau tidak, kita mesti tahu dulu," jelasnya saat dikonfirmasi wartawan di Jakarta, Kamis (26/1/2023).

baca juga:

Untuk membuktikan ERP membebani masyarakat, Fraksi PDIP meminta waktu agar dapat menguji kebijakan itu saat rapat pembahasan dilaksanakan oleh DPRD.

"Jadi, dalam konteks ini kita mesti tahu dulu karena aturannya belum dibahas di Bapemperda. Ketika pembahasan nanti kita akan tahu arahnya ERP itu untuk apa," ujar Gembong.

Gembong menegaskan pihaknya akan selalu memperjuangkan aspirasi warga Jakarta. Oleh karena itu, dia meminta warga ibu kota untuk tetap tenang karena regulasi ERP belum disahkan.

"Keluhan masyarakat pasti akan didengar oleh PDI Perjuangan. Untuk itu, berikan dulu waktu kepada Fraksi PDI Perjuangan untuk menelaah aturan yang akan dibahas. Menurut saya, untuk saat ini enggak usah terlalu gelisah karena memang aturannya belum dibahas antara eksekutif dan legislatif," tandasnya.