FAJAR.CO.ID,JAKARTA — Wacana perpanjangan masa jabatan presiden yang santer diisukan sejak 2020 lalu, hingga kini masih terdengar.

Wacana inkonstitusi itu, diikuti dengan rencana penambahan masa jabatan kepala desa (kades) yabg tuai respon keras dari publik.Merespon hal itu, Aktivis Sudarsono Saidi menilai, perpanjangan masa jabatan adalah sikap tamak.

“Selain kata tanak, tak ada kata yang pas untuk menilai. Agama sudah melarang sikap tamak, karena pasti ada mudharatnya,” ungkapnya, dikutip fajar.co.id dari cuitannya di Twitter, Rabu (25/1/2023).

Padahal kata dia, regulasi soal masa jabatan sudah jelas diatur. Baik kades maupun presiden.

“Kades minta perpanjangan 9 tahun, presiden juga inginkan 3 periode. Regulasi jelas dan terang benderang sudah mengatur,” ujarnya.(Arya/Fajar)