AKURAT.CO Perdana Menteri (PM) Kuwait, Syekh Ahmad Nawaf al-Sabah menyerahkan pengunduran dirinya pada Senin (23/1) kepada Putra Mahkota Syekh Meshal al-Ahmad al-Sabah. Keputusan PM Kuwait ini diambil di tengah perselisihan terbaru antara pemerintah dan parlemen terpilih.

Dilansir dari Reuters, Syekh Meshal mengangkat Syekh Ahmad sebagai perdana menteri tahun lalu dan menyerukan pemilu legislatif dini setelah membubarkan parlemen sebelumnya untuk mengakhiri perseteruan yang menghambat reformasi fiskal. Ketegangan pun belum lama ini kembali muncul antara parlemen dan pemerintah yang baru disumpah Oktober lalu.

Perselisihan terjadi ketika parlemen mendesak rancangan undang-undang (RUU) keringanan utang, di mana negara akan membeli pinjaman pribadi warga negara Kuwait. Mereka juga berusaha menginterogasi 2 menteri.

baca juga:

"Perdana menteri mengajukan pengunduran diri kepada Putra Mahkota sebagai akibat dari kejadian terkait hubungan antara otoritas eksekutif dan legislatif," bunyi laporan kantor berita KUNA yang mengutip pernyataan kabinet.

Sementara itu, parlemen telah dijadwalkan untuk bersidang pada Selasa (24/1).

Menurut Shuaib al-Muwaizri, kepala komite urusan keuangan dan ekonomi parlemen, keringanan utang pribadi tetap akan diusulkan sampai pemerintah secara resmi memberikan alternatif yang adil untuk menaikkan upah, pensiun, dan bantuan sosial kepada warga Kuwait.

Negara Teluk penghasil minyak yang kaya itu telah berusaha memperkuat keuangan negaranya melalui reformasi struktural, termasuk RUU utang yang akan memungkinkan negara untuk memanfaatkan pasar internasional. Namun, RUU tersebut menghadapi kebuntuan legislatif.

Pertikaian politik selama bertahun-tahun itu pun menghambat investasi reformasi di Kuwait.

Negara yang sangat bergantung pada pendapatan minyak itu memiliki sistem kesejahteraan yang luas. Sektor publiknya mempekerjakan sekitar 80 persen warganya. Penduduk Kuwait sendiri berjumlah kurang dari sepertiga dari populasi 4,6 juta jiwa.

Tokoh-tokoh oposisi memperoleh keuntungan besar dalam pemilu parlemen bulan September di negara itu. Meski partai politik dilarang, badan legislatifnya berdampak lebih besar daripada lembaga serupa di monarki Teluk lainnya.

Kepemimpinan Kuwait telah mencoba mengatasi perselisihan politik dengan menanggapi tuntutan utama oposisi, termasuk memberikan amnesti kepada pembangkang politik, memberantas dugaan korupsi, dan merestrukturisasi sejumlah lembaga kunci.[]