AKURAT.CO, Partai Solidaritas Indonesia (PSI) angkat suara terkait mantan terpidana kasus korupsi yang mendaftar sebagai bakal calon anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI pada Pemilu 2024. PSI menilai kehadiran eks napi korupsi dalam kontestasi senator mencederai demokrasi Pancasila dan menciptakan pemilu yang tidak berintegritas. "Kita tolak, PSI sebagai representatif partai anak muda jelaslah menolak eks Koruptor jadi pejabat publik lagi, karena itu jelas mencederai demokrasi Pancasila kita, dan sebagai anak muda kita ingin pemilu yang berintegritas," kata Jurubicara DPP PSI, Belmondo Scorpio, dalam keterangan yang diterima Akurat.co di Jakarta, Selasa 24 Januari 2023. Politisi muda itu juga menyayangkan apabila ada eks koruptor yang bisa langsung menjadi bakal calon DPD RI. Dia beranggapan harusnya syarat calon DPD dipersulit sama dengan calon DPR dan DPRD. baca juga: "DPD ini harusnya syaratnya sama dengan DPR dan DPRD dipersulit seperti putusan MK kemarin, kita ga ada jaminan mereka ini tidak akan melakukan lagi," tutur Belmondo. Selain itu, Belmondo juga tegaskan bakal calon DPD ini harusnya juga  sampaikan ke publik bahwa dirinya pernah sebagai eks koruptor, tujuannya agar pemilih terbesar ditahun 2024 yaitu anak muda bisa tahu latar belakang pejabat publik yang akan dipilihnya. "Anak muda harus tahu latar belakang calon pejabat publik yang eks koruptor supaya bisa dinilai, Jika tidak, bisa turun Kepercayaan anak muda terhadap pejabat publik, makin apatis, bahkan presepsi anak muda terhadap demokrasi bisa buruk," tambahnya. Belmondo juga mendorong supaya anak muda saja yang mencoba naik menjadi bakal calon DPD RI dibandingkan harus eks Koruptor. "Dari pada eks koruptor, bagus kita dorong saja anak muda kita, banyak yang hebat, baik, jujur dan bagus jadi bakal calon DPD," tutup Belmondo. Eks Koruptor Jadi Calon Senator Sikap PSI yang disampaikan Belmondo Scorpio ini merespon kabar eks koruptor mendaftar bakal calon Dewan Perwakilan Daerah (DPD) atau senator. Kabar itu pertama kali diungkap pemantau pemilu Jaringan Pendidikan Pemilih untuk Rakyat (JPPR). Manajer Pemantauan Sekretaris Nasional JPPR, Aji Pangestu, mengemukakan bakal calon DPD eks koruptor tersebut ditemukan di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) dan Bengkulu. "Apapun kasus korupsinya, namun korupsi anggaran negara adalah bentuk penghianatan terhadap negara itu sendiri," kata Aji kepada wartawan, Senin 23 Januari 2023. Seharusnya, kata dia, bakal calon anggota DPD diberlakukan syarat jeda lima tahun sama seperti kebijakan terhadap calon anggota DPR dan DPRD. Selain itu, mereka harus secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik pernah menjalani pidana kasus korupsi. "Publik harus mengetahui bahwa yang bersangkutan pernah melakukan korupsi. Karena tidak ada yang bisa menjamin eks koruptor yang telah selesai menjalani hukumannya tidak akan lagi melakukan korupsi," imbuhnya.[]