JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua Komisi II DPR RI Junimart Girsang meminta Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) mengajukan tambahan anggaran.

"Saran saya ke Ketua DKPP agar mengajukan penambahan anggaran dalam bulan April ini," kata Junimart kepada wartawan di sela Rapat Dengar Pendapat bersama KPU, Bawaslu, dan DKPP pada Selasa (24/1/2023).

Junimart mengakui bahwa DKPP telah berupaya bekerja maksimal dengan menggelar sidang etik di berbagai daerah secara maraton.

Baca juga: DKPP Buka Suara Atas Tudingan Merestui Intervensi DPR ke KPU soal Dapil

Namun demikian, keterbatasan anggaran membuat upaya itu tidak selalu membuahkan hasil maksimal.

"Keluhan Beliau itu anggaran DKPP hanya Rp 25 miliar. Mereka tidak bisa bekerja, mereka tidak bisa ke daerah, untuk langsung melakukan klairifikasi ke daerah itu," kata Junimart.

"Tadi kesimpulan saya itu DKPP ini tidak bisa kerja maksimal karena menyangkut anggaran yang hanya Rp 25 miliar, sementara bekerja untuk seluruh Indonesia," ujar dia.

Sebelumnya, DKPP juga dikritik lambat dalam memproses laporan yang masuk.

Salah satu kritik datang dari gabungan LSM yang mengatasnamakan diri Koalisi Masyarakat Sipil Kawal Pemilu Bersih yang mempertanyakan status aduan mereka setelah dilaporkan kurang lebih sebulan lalu.

Baca juga: Pemerintah, DPR, Bawaslu, dan DKPP Dinilai Ikut Dikte KPU Soal Penataan Dapil

Ketua DKPP Heddy Lugito berujar bahwa pihaknya masih melakukan verifikasi administrasi atas aduan mereka.

Sebelumnya, ketika aduan itu masuk ke DKPP, Heddy telah menyampaikan bahwa pihaknya sudah menerima banyak sekali aduan dan aduan-aduan itu harus diproses satu per satu.

-. - "-", -. -