FAJAR.CO.ID, JAKARTA -- Presiden Joko Widodo sebelumnya meminta Kementerian Pertahanan menjadi orkestrator, mengorkestrasi informasi intelijen pertahanan dan keamanan dari TNI, Polri, BIN dan informasi intelijen dari lembaga lain sehingga menjadi informasi yang satu, untuk dapat mengambil kebijakan yang benar.

Jokowi menekankan bahwa UUD 45 memandatkan untuk ikut serta dalam melaksanakan ketertiban dunia, untuk tidak berpihak pada siapa pun pada negara mana pun, Indonesia hanya berpihak kepada perdamaian.

“Kenyataannya kalau sudah perang yang sulit adalah menghentikannya,” ujar Presiden Joko Widodo saat memimpin Rapat Pimpinan Kementerian Pertahanan (Rapim Kemhan) tahun 2023, secara tatap muka dan video conference, di Ruang Bhineka Tunggal Ika (BTI), Jakarta, Rabu (18/1).

Menteri Pertahanan, Prabowo Subianto meluruskan pernyataan Presiden. Mantan Danjen Kopassus itu memastikan Badan Intelijen Negara (BIN) tidak di bawah naungan Kementerian Pertahanan (Kemhan).

Prabowo menyebut, kementerian yang dipimpinnya hanya ditugasi sebagai koordinator untuk mengorkestrasi informasi yang diperoleh dan melaporkannya kepada Presiden, sehingga dapat dinilai dan menentukan arah kebijakan yang tepat sesuai dengan informasi yang diperoleh.

"(BIN) tidak di bawah Kemhan, diperintahkan oleh presiden untuk semacam koordinator, untuk membantu presiden menilai,” terang Prabowo usai meresmikan Sekretariat Bersama (Sekber) Gerindra-PKB di Menteng, Jakarta Pusat, Senin (23/01/2023). (Pram/fajar)