TOKYO, iNews.id - Perdana Menteri (PM) Fumio Kishida menegaskan Jepang akan tetap menjadi negara damai meski anggaran militernya naik ke rekor tertinggi sejak Perang Dunia II. Negeri Matahari Terbit menaikkan anggaran militer pada tahun fiskal yang dimulai pada April 2023 sebagai upaya menangkal ancaman dari China dan Korea Utara (Korut).

Jepang memegang komitmen perdamaian dunia dengan merujuk pada tiga prinsip bebas nuklir.

“Keputusan ini merupakan kebijakan keamanan Jepang, namun dalam kerangka konstitusi dan hukum internasional tidak melanggar tiga prinsip bebas nuklir, menjaga prinsip penggunaan angkatan bersenjata untuk pertahanan, dan tidak keluar jalur sebagai negara yang damai," kata Kishida, dalam pidatonya di parlemen, Senin (23/1/2023), seperti dikutip dari Sputnik.

Pada akhir 2022, Jepang menyetujui rancangan anggaran untuk tahun fiskal mendatang yakni 114,38 triliun yen atau sekitar Rp13.200 triliun, naik 6,8 triliun yen dibandingkan anggaran pertahanan tahun ini.

Kenaikan anggaran itu terkait dengan keputusan pemerintah untuk memastikan belanja pertahanan berada di posisi 2 persen dari produk domestik bruto (PDB) pada 2027.

Anggaran itu di antaranya akan digunakan untuk membeli rudal pertahanan Patriot serta rudal serang Tomahawk dari Amerika Serikat (AS). Pembelian rudal Tomahawk menunjukkan niat Jepang untuk menyerang ke wilayah musuh. Selain itu Jepang akan membuat senjata jarak jauh sendiri.

Editor : Anton Suhartono

Follow Berita iNews di Google News

Bagikan Artikel: