Bisnis.com, JAKARTA — Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menelusuri dugaan kasus korupsi pengadaan tanah di Pulo Gebang yang dilakukan oleh Perumda Sarana Jaya. Terbaru, gedung Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DKI Jakarta digeledah.

Kasus ini mencuat kembali setelah KPK menggeledah gedung DPRD DKI Jakarta pada Selasa (17/1/2023), untuk mengumpulkan bukti dugaan korupsi pengadaan tanah di Pulo Gebang. Dari hasil penggeledahan, KPK membawa sejumlah koper yang diletakkan di salah satu kendaraan milik KPK. Adapun jumlah kendaraan yang dibawa ke gedung DPRD DKI sebanyak 6 mobil.

Juru Bicara KPK Ali Fikri mengonfirmasi penggeledahan tersebut. Setidaknya ada 6 ruangan yang digeledah, di antaranya ruang kerja di lantai 10, 8, 6, 4, 2, dan ruang staf Komisi C DPRDI DKI Jakarta.

“Iya. Lantai 10, teman-teman juga sudah tahu [ruangan pimpinan DPRD DKI]. Termasuk juga di lantai 2,” ujar Ali kepada awak media.

Dari penggeledahan tersebut, tim penyidik KPK menemukan berbagai dokumen dan alat bukti elektronik di antaranya diduga terkait proses pembahasan dan persetujuan penyertaan modal pada Perumda Saranaja Jaya di DPRD DKI Jakarta untuk pengadaan tanah di Pulo Gebang, Jakarta Timur.

Ali menjelaskan, KPK sejauh ini telah menemukan bukti permulaan dugaan perbuatan melawan hukum, termasuk pihak yang dapat dipertanggungjawabkan sebagai tersangka. Namun, informasi ini akan diumumkan pada saatnya setelah seluruh proses penyidikan cukup.