Lamongan (beritajatim.com) – Dalam rangka meningkatkan SDM peternak di Kabupaten Lamongan, Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan (Disnakeswan) bekerjasama dengan Institut Pertanian Bogor (IPB) menggelar deklarasi Sekolah Peternakan Rakyat (SPR).

Dalam deklarasi ini juga dilakukan diskusi mulai dari pemaparan konsep dari para tokoh peternak, pembentukan DPPT (Dewan Perwakilan Pemilik Ternak), dan penentuan manajer pengelola administrasi kegiatan ternak.

Selain itu, Deklarasi SPR yang digelar di Kecamatan Ngimbang ini merupakan penanda terbentuknya dan direalisasikannya SPR di Kabupaten Lamongan. SPR pertama di Lamongan itu akan dilaksanakan di 3 lokasi, yakni di Kecamatan Ngimbang, Sambeng, dan Sukorame.

Bupati Lamongan Yuhronur Efendi mengatakan bahwa dipilihnya tiga lokasi (Sambeng, Ngimbang, dan Sukorame) itu karena ketiganya merupakan penyumbang populasi ternak terbesar di Kabupaten Lamongan. Sehingga, 3 lokasi itu diutamakan sebagai yang pertama dilaksanakan SPR di Lamongan.

Orang nomor satu di Lamongan itu juga menilai, keberadaan SPR ini merupakan suatu hal yang luar biasa, mampu menambah wawasan dan pengetahuan para peternak sapi Lamongan yang memang sudah tak diragukan lagi kemampuannya dalam beternak.

“SPR hari ini telah dideklarasikan, ini sungguh sesuatu yang luar biasa. Selama 9 bulan panjenengan semuanya akan diberikan sebuah ilmu, diberi ilmu dan kemudian didampingi tentang bagaimana cara menjadi peternak sapi yang baik,” ujar Bupati Yuhronur, Kamis (22/12/2022).

“Secara praktek, panjenengan sudah berpengalaman, tapi kalau ditambahkan ilmu, saya yakin akan lebih baik. Selain itu, yang lebih penting lagi setelah ini akan memiliki jaringan yang lebih luas, sehingga sapi panjenengan semua akan lebih terjamin pemasarannya,” imbuhnya.

Setelah adanya SPR tersebut, Bupati Yuhronur berharap, Kabupaten Lamongan dapat menjadi sebuah referensi besar dalam bidang ternak sapi di Indonesia.

“Tentu saya senang sekali. Rasa senang yang ditambahkan sebuah harapan. Saya membayangkan bagaimana beberapa tahun lagi peternakan di Kabupaten Lamongan menjadi sebuah referensi besar. Orang-orang akan mencari sapi ke Lamongan. Saya yakin ini akan berhasil dengan niat dan kesungguhan kita semua,” harapnya.

Sementara itu, Kepala PSP3 (Pusat Studi Pembangunan Pertanian dan Pedesaan) IPB Prof. Muladno mengungkapkan alasan mengenai pentingnya keberadaan SPR tersebut. Menurutnya, 98 persen populasi ternak dimiliki oleh peternak, sedangkan 2 persennya lagi dimiliki oleh industri.

Oleh sebab itu, Prof. Muladno menuturkan bahwa ada atau tidaknya ternak ini tergantung apa yang dilakukan oleh peternak. Sehingga, ilmu peternakan yang dipadukan dengan pengalaman beternak yang handal ini akan mampu menjelma suatu hal yang lebih berdaya dan lebih pintar.

“Ada 3 tujuan penyelenggaraan SPR, yang pertama adalah mengubah mindset pola pikir peternak, yang kedua mengajak peternak supaya mau berbisnis kolektif gotong royong agar lebih efisien, serta yang ketiga menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi,” terang Prof. Muladno.

Masih kata Prof. Muladno, SPR ini akan dilaksanakan selama 9 bulan 10 hari dengan pendampingan minimal 6 tahun setelah lulus nanti. Selanjutnya, lulusan SPR nantinya akan bergabung dengan Solidaritas Alumni SPR Indonesia (SASPRI) dari berbagai wilayah di Indonesia.

“Yang membuat maju lagi, SASPRI ini di Indonesia sudah ada 20, tersebar di 10 kabupaten 7 provinsi, artinya mereka-mereka yang sudah mempunyai wawasan bisnis yang sudah bagus itu ada di 10 Kabupaten 7 provinsi,” bebernya.

“Hal ini juga bisa membuka bisnis antar peternak, peternak dari Jawa Timur, Kalimantan Selatan, hingga Sulawesi. Mereka bisa berkomunikasi melalui jaringan SASPRI, dan bisnis mereka biar berjalan sendiri tanpa perantara, supaya keuntungan bisa dinikmati bapak-bapak peternak semuanya,” tambahnya. [riq/suf]