AKURAT.CO, Menjelang pemilihan umum yang akan dilaksanakan serentak tahun 2024, Partai Persatuan Pembangunan (PPP) memutuskan mengubah logo dan mengikuti undian ulang nomor urut partai. Plt Ketua Umum PPP Muhammad Mardiono menjawab pertanyaan mengapa partainya memilih dua hal ini.

Mardiono mengatakan ide awal mengubah logo partai muncul dari pengurus harian yang kemudian diamini pengurus daerah dan kader.

"Pengurus harian berpendapat untuk kita melakukan kajian ulang atau diskusi, dialog. Kemudian menampung aspirasi dari segenap lapisan kader, tokoh dan para kiai," kata Mardiono dalam wawancara dengan jurnalis salah satu media online nasional, dikutip redaksi hari ini, Jumat (20/1/2023).

baca juga:

Mardiono mengatakan mayoritas aspirasi kader PPP menginginkan kembali menggunakan Kabah murni atau tanpa ikat kepala warna merah putih dan sejumlah aspek lainnya sebagai logo partai pada pemilu 2024.

"Usulan-usulan dari DPC kemudian DPW di seluruh Indoneia baik yang langsung maupun yang melalui polling, itu 80 persen lebih menginginkan untuk dikembalikan utuh seperti logo semula," katanya.

Tidak hanya itu, kata dia, sebelum memutuskan mengubah logo pihaknya juga memohon petunjuk dari Allah SWT

"Juga tentu melalui upaya-upaya istikharah para kiai dan isnya Allah juga saya sendiri," ujarnya.

Terkait pilihan untuk ikut undian ulang nomor urut partai, Mardiono mengucap syukur. menerangkan banyak makna dari angka 17 yang kini menjadi nomor urut PPP.

"Alhamdulillah di undian ulang ini kami diberikan nomor 17. Nomor 17 ini nomor yang keramat lah saya sebut," ujarnya.

Nomor 17, imbuh Mardiono, adalah tanggal Indonesia diproklamirkan. Kemudian kitab suci Al Quran diturunkan pada tanggal 17 Ramadhan.

"Kemudian umat muslim menjalankan shalat lima waktu satu hari satu malam, ini juga 17 rakaat. (Bulu sayap) lambang Burung Garuda kita, kanan kiri ada 17," tukasnya.

Logo PPP 

Pada awal berdiri, 5 Januari 1973, PPP menggunakan lambang Kabah. Kemudian, PPP secara resmi menggunakan lambang bintang dalam segi lima berdasarkan Muktamar I PPP tahun 1984.

PPP kembali menggunakan Kabah dengan bertuliskan PPP di bawahnya sebagai logo sejak berakhirnya kekuasaan Presiden Soeharto pada 1998. Perubahan ini ditetapkan berdasarkan kesepakatan dalam Muktamar IV pada akhir 1998.

Pada awal 2022, PPP mengumumkan sejumlah perubahan pada logo mereka. Penambahan terjadi pada beberapa unsur dibandingkan logo sebelumnya, yakni adanya simbol ikat kepala berwarna merah putih di belakang Kabah, lengkungan garis kuning mengikuti lekukan-lekukan warna merah, dan semboyan yang berbunyi 'merawat persatuan dengan pembangunan'.

Meski latar belakang tetap berwarna hijau, mengutip dari situs PPP, penambahan ikon tersebut memiliki empat filosofi. Beragam hijau yang menyatu ke dalam bulatan putih menggambarkan persaudaraan sesama manusia (ukhuwah insaniyah, ukhuwah basyariyah). Ikat kepala Merah Putih melambangkan ukhuwah wathoniyah, persaudaraan bangsa yang mencintai dan berjuang untuk kemaslahatan negara kesatuan republik Indonesia.

Lalu Kabah melambangkan ukhuwah islamiyah. Persaudaraan sesama umat Muslim. Sebaik-baik umat adalah yang menegakkan kebenaran dan mencegah kebatilan serta beriman kepada Allah. Dan semboyan 'Merawat Persatuan dengan Pembangunan' merupakan sublimasi dari prinsip perjuangan dan lima visi partai Islam tertua ini.

PPP Nomor Urut 17

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 1 Tahun 2022 pengganti Undang-Undang (UU) Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu memberikan keleluasaan pada partai politik peserta Pemilu 2019. Keleluasaan tersebut adalah diperbolehkan memilih nomor urut Pemilu 2024 sama seperti Pemilu 2019 atau mengundinya lagi.

Nah, PPP menjadi satu-satunya partai di parlemen yang memilih untuk melakukan pengundian ulang nomor urut peserta Pemilu. Dalam pengundian yang dilakukan di kantor KPU, PPP mendapatkan nomor urut 17.

Sebelumnya dalam Pemilu 2019 PPP mendapatkan nomor urut 10. Hasil Pemilu 2019, PPP menjadi parpol peringkat 10 atau terbawah yang bisa melenggang ke Parlemen. PPP memperoleh 6,3 juta suara atau 4,52 persen suara sah nasional, dan 19 kursi DPR RI.[]