FAJAR.CO.ID, JAKARTA -- Wakil Ketua Komisi V DPR RI Fraksi Gerindra Andi Iwan Darmawan Aras beri beberapa pandangan terkait usulan jabatan Kepala Desa (Kades) menjadi 9 tahun.

Andi Iwan Mengatakan ada beberapa pertimbangan-pertimbangan terkait dengan adanya usulan tersebut.

Seperti kendala realisasi janji kampanye atau program pembangunan.

Ia melihat masa jabatan 6 tahun tidak cukup buat kepala desa untuk merealisasikan pembangunan desa secara maksimal.

Karena disibukkan dengan dinamika politik, baik konsolidasi pasca pilkades di awal masa jabatan dan di penghujung jabatan untuk prakondisi pilkades berikutnya.

"Sehingga waktu untuk pembangunan sesungguhnya hanya sedikit, hanya 2 atau paling banyak 3 tahun saja," ucap Ketua DPD Partai Gerindra Sulsel itu.

Kemudian pertimbangan pemanfaatan anggaran. Dimana saat pandemi Covid-19 yang baru melandai, kebutuhan anggaran seyogyanya digunakan untuk pembangunan, bukan untuk pendanaan pemilihan pemilihan kepala desa.

"Jadi anggaran yang dialokasikan untuk digunakan pada pilkades bisa di alokasikan untuk pembangunan jadi bisa lebih mendorong percepatan pemulihan pembangunan," tuturnya.

Lalu pertimbangan terkait recovery ketegangan atau konflik sosial di akar rumput saat pilkades. Waktu 9 tahun diharapkan mampu merecovery ketegangan dan meminimalisir konflik akibat pemilihan kepala desa (Pilkades).

"Momentum jarak kontestasi Pilkades akan lebih lama, sehingga akan mengurangi energi konflik sosial warga desa akibat dampak pembelahan pilihan," paparnya.

Selanjutnya terkait perlu menjaga stabilitas politik yang kondusif menjelang pemilu. Dimana menjelang pemilu yang sudah diambang mata, situasi perpolitikan perlu kondusif.

"Sehingga jika konsolidasi masa jabatan 9 tahun tidak terealisir, akan mengundang gejolak luas," terangnya.

Terkahir ia menilai pembelajaran politik sangat penting bukan hanya bagi masyarakat desa, tetapi kesadaran politik masyarakat secara luas.

Momentum ini dapat digunakan sebagai bentuk pembinaan kepada masyarakat, bahwa memilih Kades di masa depan, bukanlah pilihan berdasarkan kepentingan sesaat, tapi untuk jangka waktu lama.

"Jika itu terealisasi maka akan terlahir peluang manfaat tidak hanya untuk masyarakat desa, tetapi masyarakat secara luas, bagi pendidikan politik, reformasi cara berpikir, pertimbangan memilih yang lebih cerdas, dan mempertimbangkan dampak dalam proses demokrasi, untuk memajukan desa," jelas pria kelahiran Wajo ini. (Saenal/Fajar)