AKURAT.CO Presiden Vietnam Nguyen Xuan Phuc, secara mengejutkan, mengambil langkah untuk mengundurkan diri dan memutuskan untuk pensiun. Pemerintah Vietnam mengonfirmasi kabar itu pada Selasa (17/1/2023), dengan Phuc hengkang usai bersitegang dengan Partai Komunis yang berkuasa.

Menurut Reuters, Partai Komunis Vietnam telah menyalahkan Phuc atas 'pelanggaran dan kesalahan' para pejabat yang berada di bawah kendalinya saat masih menjadi perdana menteri (PM).'

Phuc, yang kini berusia 68 tahun, menjabat sebagai PM Vietnam dari tahun 2016-2021. Ia memegang posisi presiden yang sebagian besar hanya bersifat seremonial selama kurang dari dua tahun. Kini, Phuc menjadi pejabat tertinggi Vietnam yang dijadikan target bagi pemberantasan korupsi Partai Komunis.

baca juga:

Vietnam dikenal sebagai negara tanpa penguasa tertinggi, dan secara resmi dipimpin oleh empat 'pilar'. Mereka adalah sekretaris partai yang kuat, presiden, PM, dan ketua legislatif.

Pada Selasa, pemerintah pun mengumumkan putusan Phuc untuk mundur dari jabatan, mengatakan bahwa presiden Vietnam itu telah 'sepenuhnya sadar dengan tanggung jawabnya'.

"Setelah sepenuhnya menyadari tanggung jawabnya di hadapan partai dan rakyat, dia telah mengajukan permohonan untuk mengundurkan diri dari posisi yang ditugaskan, berhenti dari pekerjaannya dan pensiun," kata pemerintah Vietnam dalam sebuah pernyataan.

Kantor Phuc tidak dapat segera dihubungi untuk memberi komentar. Belum jelas juga apakah Partai Komunis Vietnam yang telah menerima pengunduran dirinya, telah mengidentifikasi kandidat untuk menggantikannya.

Namun, sudah ada spekulasi luas dalam beberapa pekan terakhir, bahwa Phuc memang akan berhenti setelah pemecatan pada Januari terhadap dua wakil PM yang pernah menjabat di bawahnya. Kedua pejabat top itu di-PHK di tengah gerakan anti-korupsi 'tungku api' dari Partai Komunis, yang dipimpin oleh ketua partai yang telah lama menjabat, Nguyen Phu Trong.

Investigasi dan pemecatan telah menandakan intensifikasi tindakan keras partai. Meski dalam hal ini, muncul kekhawatiran bahwa operasi itu akan melumpuhkan transaksi rutin karena para pejabat takut terseret dalam penyelidikan.

Pada tahun 2022 saja, 539 anggota partai diadili atau 'didisiplinkan', dengan tuduhan korupsi dan 'kesalahan yang disengaja'. Mereka termasuk menteri, pejabat tinggi, dan diplomat, menurut partai tersebut. Sementara, polisi menyelidiki 453 kasus korupsi, naik 50 persen dari tahun 2021.

Agar efektif, pengunduran diri Phuc membutuhkan persetujuan dari Majelis Nasional. Sumber yang mengetahui urusan politik dan parlemen pada hari Senin mengatakan kepada Reuters bahwa badan legislatif akan menggelar pertemuan luar biasa yang jarang terjadi, pada pekan ini.

Phuc dipilih pada April 2021 untuk menjadi presiden. Dia pun sebelumnya diperkirakan bakal menggantikan Sekretaris Jenderal partai, jabatan paling bergengsi di Vietnam.

Phuc menjabat selama lima tahun sebagai PM, yang dikenal pro-bisnis. Ia mengawasi percepatan lebih lanjut dari dorongan liberalisasi ekonomi yang mencakup kesepakatan perdagangan dengan Uni Eropa dan kekuatan Pasifik, termasuk Jepang dan Australia.

Pada Desember lalu, Phuc pun sempat bertemu dengan Presiden Indonesia, Joko Widodo, atau yang akrab disapa Jokowi. Pertemuan keduanya berlangsung di Istana Bogor, dengan Jokowi mengataakan akan terus memperkuat kemitraan strategis antara kedua negara.

Bagaimanapun, terlepas dari kejatuhan Phuc, pemerintah Vietnam pada Selasa tetap memberi pujian atas berbagai prestasi yang telah dicapainya.

"Sebagai PM untuk periode 2016-2021, dia telah melakukan upaya besar dalam memimpin, mengarahkan, dan mengelola pencegahan dan pengendalian epidemi Covid-19, serta mencapai hasil yang penting," kata pemerintah Vietnam.[]