Blitar (beritajatim.com) – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Blitar menyoroti pengadaan sepeda motor dinas baru untuk seluruh lurah dan sekcam di Kota Blitar.

Ketua Komisi I DPRD Kota Blitar, Nuhan Eko Wahyudi mengatakan, pengadaan motor dinas baru tersebut harus diimbangi dengan peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat.

Menurut Nuhan, motor dinas baru itu bisa menunjang kinerja para lurah dan sekcam dalam memberikan pelayanan publik yang lebih baik lagi. Ketua Komisi I DPRD Kota Blitar itu juga berharap setelah adanya pengadaan tersebut tidak ada lagi keluhan terkait layanan yang kurang maksimal atas kinerja lurah serta sekcam.

“Jadi intinya kalau untuk pelayanan masyarakat atau kendaraan dinas tidak apa-apa yang penting harus meningkatkan kualitas pelayanan untuk masyarakat,” ujar Nuhan, ditulis Selasa (27/12/2022).

Pemkot Blitar sendiri telah memberikan inventaris motor dinas baru untuk seluruh lurah dan sekcam Se Kota Blitar. Total ada 24 unit motor dinas baru yang diberikan kepada lurah dan sekcam.

Secara teknis dan aturan motor dinas baru tersebut akan melekat pada lurah dan sekcam yang menjabat. Itu artinya, motor dinas baru tersebut digunakan sebagai alat transportasi lurah dan sekcam selama menjalankan tugas kedinasan.

Sehingga, Nuhan berharap adanya motor dinas baru tersebut para lurah dan sekcam dapat lebih inovatif dalam memberikan layanan kepada masyarakat.

“Karena terkait pelayanan, maka si penerima dalam hal ini Lurah dan Sekretaris Kecamatan harus bekerja maksimal sekaligus mampu melakukan inovasi tidak hanya sama seperti dulu,” imbuhnya.

Motor dinas baru untuk para lurah ini merogoh kocek APBD yang tidak sedikit. Menurut Kepala Badan Pendapatan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Blitar, Widodo Sapto Johanes mengatakan bahwa pengadaan sepeda motor dinas baru ini merogoh kocek APBD hingga Rp700 juta.

Anggaran Rp700 juta rupiah tersebut, digunakan untuk membeli 24 sepeda motor baru jenis Yamaha Lexi dan Yamaha Gear. Dengan jumlah tersebut artinya harga setiap sepeda motor baru adalah Rp29 juta lebih.

Meski demikian DPRD Kota Blitar tidak mempermasalahkan anggaran yang terkuras untuk pengadaan motor dinas baru untuk para lurah dan sekcam. Nuhan menyebut, jumlah anggaran untuk pengadaan sepeda motor baru itu tentunya telah dihitung secara sistematis.

Nurah juga menyatakan, yang terpenting adalah anggaran yang digunakan untuk pengadaan motor dinas baru itu tidak menggunakan pembangunan fasilitas umum lainnya.

“Kalau soal anggaran memang sudah dihitung secara terperinci jadi tidak apa-apa, karenakan di Kota Blitar ini untuk jumlah anggaran sama jumlah penduduk agak longgar,” ujarnya

Nuhan menambahkan, periodesasi pengadaan kendaraan sepeda motor dinas baru untuk lurah dan sekcam ini juga terbilang sudah cukup waktu. Hal itu karena pengadaan terakhir kendaraan roda dua yang dipakai oleh lurah dan sekcam dilakukan pada 2007 lalu.

Apabila dikalkulasikan, mungkin biaya perawatan dan perbaikan jauh lebih mahal jika dibandingkan dengan pembelian yang baru. Nuhan hanya berpesan dengan kendaraan dinas baru ini kinerja lurah dan sekcam seluruh Kota Blitar agar ditingkatkan. [owi/beq]