AKURAT.CO Setelah lama ditunggu-tunggu, laporan hasil penyelidikan tragedi Itaewon akhirnya dirilis. Mirisnya, para petinggi pemerintahan lolos dari kesalahan, sementara otoritas kota dan layanan darurat setempat diminta mempertanggungjawabkan perencanaan yang lemah dan tanggap darurat yang buruk.

Dilansir dari BBC, desak-desakan kerumunan massa di Seoul pada Oktober lalu menewaskan 159 orang. Kebanyakan dari mereka adalah anak muda yang tengah berpesta.

Mereka berbondong-bondong menuju Itaewon, distrik hiburan malam yang populer dengan gang-gang sempit penuh bar dan restoran, untuk merayakan Halloween. Beberapa kesaksian menyebut lebih dari 100 ribu orang berada di sana malam itu.

baca juga:

Divisi khusus kepolisian lantas dibentuk untuk menyelidiki tragedi itu. Enam orang ditangkap, termasuk mantan kepala polisi distrik Yongsan dan wali kota distrik tersebut, atas tuduhan kelalaian. Tim investigasi juga menyarankan 17 orang lainnya agar diadili, termasuk kepala polisi Seoul.

Sementara itu, keluarga korban dan publik Korea Selatan menuntut agar pejabat tingkat tinggi dimintai pertanggungjawaban. Pada bulan Desember, parlemen Korea Selatan menerbitkan mosi yang menuntut pencopotan Menteri Dalam Negeri Lee Sang-min.

Lee sendiri mengaku ingin 'pejabat yang berwenang' ikut bertanggung jawab.

"Artinya, menteri dalam negeri, kepala polisi nasional, bahkan perdana menteri, mereka semua harus bertanggung jawab," ucapnya.

Putrinya, Lee Joo-young, juga berada di Itaewon bersama tunangannya saat tragedi itu terjadi. Wanita 28 tahun itu tewas, sedangkan tunangannya pingsan, tetapi selamat.

"Saya bertekad untuk mendapatkan permintaan maaf dari mereka yang berkuasa, sehingga putri saya dapat beristirahat dengan tenang. Saya sudah berjanji padanya, Ayah akan melakukan yang terbaik," ungkap Lee.

Namun, Son Je-hwan yang memimpin divisi khusus investigasi tragedi tersebut mengakui 'sulit' untuk menyatakan bahwa pejabat kota, polisi nasional, dan kementerian dalam negeri yang mengawasi kepolisian Korea Selatan, telah melanggar tugas mereka. Menurutnya, pemerintah daerah, polisi, pemadam kebakaran, dan pejabat kota, bertanggung jawab secara hukum untuk mencegah dan menanggapi bencana.

"Tak ada tindakan pencegahan yang diambil sebelumnya. Tindakan yang tepat juga tak diambil setelah ada panggilan darurat untuk meminta bantuan. Penilaian yang salah terhadap situasi itu menyebabkan keterlambatan dalam menyampaikan informasi dan kurangnya kerja sama antarlembaga. Sejumlah kegagalan yang tumpang-tindih ini menyebabkan banyak korban manusia," terangnya.

Menurut ayah salah satu korban, Lee Jung-min, hasil penyelidikan ini ibarat memotong ekor kadal demi menyelamatkan kepalanya.

Unit investigasi khusus menyelidiki 548 orang dan menganalisis 180 video dari rekaman CCTV, media sosial, dan materi pers.

Panggilan telepon pertama ke polisi berdering pada pukul 18.34 waktu setempat, beberapa jam sebelum tragedi nahas itu terjadi. Setelah itu, setidaknya ada 10 panggilan temepon darurat lagi dari daerah tersebut selama 3,5 jam berikutnya.

Catatan menunjukkan bahwa polisi hanya mengerahkan petugas untuk 4 dari 11 panggilan yang memperingatkan mereka soal kepadatan massa yang membahayakan.[]