Kepala Perpusnas, Muhammad Syarif Bando

Krjogja.com - JAKARTA - Komisi X DPR RI mendorong Perpustakaan Nasional RI (Perpusnas) untuk memperhatikan pemenuhan kebutuhan tenaga perpustakaan.

Wakil Ketua Komisi X DPR RI, Abdul Fikri, menyatakan isu ini masih perlu menjadi perhatian Perpusnas.

“Kendala dan permasalahan utamanya terkait isu pemenuhan pustakawan mengingat ketercukupan tenaga perpustakaan menjadi salah satu unsur penting upaya pembangunan literasi masyarakat,” ujarnya dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) antara Komisi X DPR RI dan Perpusnas di Jakarta, Rabu (11/01/2022).

Legislator dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera tersebut menambahkan, memasuki tahun 2023 Perpusnas harus semakin fokus pada program prioritas strategis nasional yang memberikan manfaat untuk kesejahteraan masyarakat. Dia mengapresiasi capaian yang diraih Perpusnas sepanjang tahun anggaran 2022.

Menanggapi hal tersebut Kepala Perpusnas, Muhammad Syarif Bando, mengungkapkan saat ini, kebijakan pemenuhan kebutuhan pustakawan belum optimal. “Kaitannya dengan penambahan pustakawan, kami akan segera menyusun naskah akademik sehingga bisa dibuat menjadi sebuah kebijakan,” ungkapnya.

Dikatakan, pada 2022, daya serap anggaran Perpusnas mencapai 98,41 persen dari total anggaran Rp 660.304.500.000. Untuk tahun 2023, pihaknya membuat strategi pencapaian kinerja, salah satunya dengan menetapkan target realisasi anggaran per triwulan.
Pagu definitif Perpusnas tahun anggaran 2023, telah ditetapkan sekira Rp 723 miliar.

Sementara itu, legislator dari Fraksi PIDP, Rano Karno, menyebut capaian kinerja yang diperoleh Perpusnas saat ini luar biasa meskipun dengan anggaran yang terhitung kecil. “Harusnya kita ini berjuang lagi untuk menambah anggarannya supaya perpustakaan di beberapa wilayah bisa terealisasi, terbangun lagi. Karena kalau kita beranggapan perpustakaan tidak diperlukan, mati negeri ini,” ucapnya.

Dia berharap agar gedung layanan perpustakaan daerah yang dibangun menggunakan Dana Alokasi Khusus (DAK) dapat menjadi etalase budaya yang mewakili ciri khas dari masing-masing daerah di Indonesia. Saat ini, pemerintah pusat mengucurkan DAK Fisik Subbidang Perpustakaan untuk provinsi dan kabupaten/kota di seluruh Indonesia, di mana salah satu menunya adalah pembangunan gedung layanan perpustakaan.

Anggota Komisi X DPR RI, Illiza Sa'aduddin Djamal, mendukung Perpusnas untuk menjalin komunikasi dan berkoordinasi dengan berbagai pihak, salah satunya Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Kemendikbudristek) agar berkomitmen dalam peningkatan anggaran di bidang literasi.

“Apa yang disampaikan Kepala Perpusnas, terutama terkait pustakawan, harus menjadi fokus kita apalagi sudah akan disusun naskah akademik. Harus segera dimulai agar apa yang akan dipaparkan bisa mendapat dukungan dari Kementerian Keuangan,” katanya.
(Lmg)