PEMERINTAH telah mempersiapkan langkah alternatif untuk mengisi kekosongan pemerintahan pasca ditangkapnya Gubernur Papua Lukas Enembe oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan Mahfud MD menegaskan roda pemerintahan Provinsi Papua tidak boleh terhenti.

"Pemerintahan tidak boleh macet, harus tetap jalan. Kita sudah lama siapkan langkah-langkah alternatif yang benar secara yuridis," ujar Mahfud saat melakukan konfresni pers di Kantor Menkopolhukam Jakarta, Rabu (11/1).

Mahfud menegaskan pemerintah telah melakukan koordinasi dengan Panglima TNI, Kapolri hingga Kementerian Kesehatan terkait kelanjutan pemerintahan di Papua usai tertangkapnya Enembe oleh KPK.

"Kita sudah percaya dengan Panglima TNI, Kapolri, serta Kementerian kesehatan. Nanti ditunggu saja langkah politiknya," ujarnya.

Mahfud melanjukan saat ini, aktifitas Pemda Papua sedang dalam perhatian dan pengawasan pemerintah pusat. Pemerintah melalui PPATK juga telah membekukan sebagian anggaran daerah Papua.

"Sebagian kita freeze melalui PPATK agar tidak terjadi penyalahgunaan yang bertetntangan dengan hukum dulu," ujarnya.

Mahfud melarang segala bentuk kegiatan destruktif yang mengatasnamakan pembelaan terhadap Lukas Enembe. Penangkapan Lukas Enembe oleh KPK merupakan murni langkah penegakkan hukum.

"Oleh sebab itu saya minta kepada yang lain supaya tidak melakukan langkah desduktrif atas nama pembelaan, lalu melakukan pengerusakan. Hukum akan ditegakkan pada siapapun tanpa pandang bulu," ujarnya. (OL-12)