PIKIRAN RAKYAT - Sistem proporsional tertutup dianggap dapat merampas hak rakyat dalam berdemokrasi. Hal tersebut disampaikan Partai Demokrat, melalui Ketua Umum Agus Harimurti Yudhoyono (AHY). AHY menyatakan bahwa partainya menolak sistem proporsional tertutup.

Menurut AHY, jika terjadi sistem proporsional tertutup, rakyat tidak bisa memilih langsung wakil mereka. Padahal, menurut AHY, hak dalam memberikan suara langsung yang diinginkan rakyat.

"Saya ingin menggaris bawahi, pertama jangan sampai ada hak rakyat dalam kehidupan demokrasi ini yang dirampas, jika terjadi pemilu tertutup, maka rakyat tidak bisa memilih langsung wakil-wakil rakyatnya," ujar AHY dalam konferensi pers pertemuan 8 partai politik di Hotel Dharmawangsa, Jakarta Selatan, Minggu, 8 Januari 2023.

"Padahal kita ingin semua menggunakan haknya dan tidak seperti membeli kucing dalam karung," kata AHY melanjutkan, dikutip Pikiran-Rakyat.com dari Antara.

Baca Juga: Viral Video Geng Motor Ribut hingga Blokade Jalan di Cimahi, Polisi: Sedang Ditindaklanjuti

AHY menambahkan, semangat para kader akan runtuh apabila memakai sistem mencoblos nama partai atau proporsional tertutup. "Jangan sampai mereka berjibaku, berusaha berjuang untuk dapat suara, kemudian rontok semangatnya karena berubah sitem, dan kami ingin yang terbaik lah, bawa aspirasi masyarakat," ucapnya.

Lebih lanjut, AHY berharap sistem terbuka proporsional tetap dijalankan sesuai dengan Undang-Undang yang berlaku. Sistem terbuka proporsional, ujar AHY, membuka ruang dan peluang adil bagi kader politik.

"Sehingga kita bisa menyambut demokrasi dengan seksama dan tentunya kita berharap berjalan dengan baik. Dengan proporsional terbuka, tentu kita berharap setiap kader politik punya ruang dan peluang yang adil," ucap AHY.

AHY melanjutkan harapannya meminta siapa pun pemimpin yang akan terpilih dalam pemilu nanti dapat membawa perubahan bagi Indonesia. "Kita berharap pada saatnya para wakil rakyat dan pemimpin yang terpilih benar-benar bisa membawa perubaha," kata dia.

Baca Juga: Update Banjir Kudus: Ancaman Air Sungai Wulan, 1.128 Pengungsi Tersebar di 14 Posko Pengungsian

Delapan Parpol Tolak Sistem Proporsional Tertutup

Delapan elite parpol mengadakan pertemuan untuk menyikapi soal sistem proporsional tertutup dalam pelaksanaan Pemilu 2024. Hadir dalam pertemuan, Ketum PAN Zulkifli Hasan, Presiden PKS Ahmad Syaikhu, Ketum PKB Muhaimin Iskandar, Ketum Partai Golkar Airlangga Hartarto, Sekjen Nasdem Johnny G Plate, Waketum PPP Amir Uskara.

"Pada siang hari ini, kita delapan partai bersatu untuk kedaulatan rakyat. Tentu pertemuan ini bukan merupakan pertemuan pertama saja, namun tadi bersepakat bahwa pertemuan ini akan dilanjutkan secara berkala, untuk mengawal sikap partai politik ini," ujar Airlangga Hartarto.

Airlangga Hartarto lalu membacakan lima poin kesepakatan dari pertemuan tersebut. Pertama, menolak sistem proporsional tertutup. Elite Partai Gerindra tidak hadir dalam pertemuan hari ini, tetapi kata Airlangga, Gerindra sepakat dengan poin kesepakatan 7 parpol yang hadir.

Baca Juga: PPP Terbuka Jika Sandiaga Uno Mau Bergabung Jadi Kader Partai

Adapun poin kesepakan kedua, 8 parpol sepakat sistem pemilu proporsional terbuka merupakan pilihan tepat dan telah sesuai dengan putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 22-24/PUU-VI/2008 pada 23 Desember 2008.

"Sistem pemilu proporsional tertutup merupakan kemunduran bagi demokrasi kita. Di lain pihak sistem pemilu proporsional terbuka merupakan perwujudan dari demokrasi yang berasaskan kedaulatan rakyat, di mana rakyat dapat menentukan calon anggota legislatif yang dicalonkan oleh partai politik. Kami tidak ingin demokrasi mundur," kata Airlangga.

"Sistem ini sudah dijalankan dalam tiga kali pemilu dan gugatan terhadap yurisprudensi akan menjadi preseden yang buruk bagi hukum Indonesia dan tidak sejalan dengan asas nebis in idem," paparnya.***