Jember (beritajatim.com) – Sebanyak 451 orang pegawai negeri sipil Pemerintah Kabupaten Jember, Jawa Timur, memasuki pensiun tahun ini. Total PNS Jember adalah 10.900 orang.

Menurut data dari Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Jember, sebanyak 186 orang PNS sudah memperoleh surat keputusan pensiun, 234 orang memasuki batas usia pensiun, dan 31 orang memasuki batas usia pensiun janda atau duda.

“Tahun ini yang memasuki masa pensiun sampai Desember nanti kurang lebih seribu orang. Ini tentu mengganggu kinerja, karena berarti akan ada yang merangkap pekerjaan,” kata Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Jember Suko Winarno, Jumat (4/2/2022).

Rangkap pekerjaan ini bisa berkonsekuensi pada bertambahnya jam kerja atau lembur. “Kalau pekerjaan di kantor sudah bisa ditangani dengan aplikasi komputer katakanlah, mungkin tidak begitu terganggu. Tapi jika masih mengandalkan manual tentu ada beban tambahan sehingga lembur,” kata Suko.

Suko mengatakan, sebagian PNS yang pensiun itu adalah guru. Alhasil, dengan pensiunnya para guru tersebut, maka seorang guru yang masih aktif bisa mengajar dua kelas.

Suko berharap sekolah melaporkan guru yang pensiun ke Dinas Pendidikan Jember. “Nantinya kami akan menempatkan guru tidak tetap (GTT) yang memperoleh surat dari bupati untuk mengajar di sana. Namun sebelum melangkah ke situ, kepala sekolah hendaknya mengambil langkah dengan merangkap guru kelas untuk jangka pendeknya,” kata pria yang juga Pelaksana Tugas Kepala Dinas Pendidikan Jember ini.

Ketua Komisi A DPRD Jember Tabroni mengingatkan, pemkab tidak melakukan rekrutmen aparatur sipil negara selama beberapa tahun. “Hanya pada 2021 dilakukan, baik PNS maupun P3K (Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja). Namun PNS di bidang kesehatan dan P3K khusus guru dan bidan kesehatan. Padahal yang pensiun dari berbagai macam latar belakang,” katanya.

Tabroni menegaskan, persoalan yang terjadi hari ini tak lepas dari problem yang muncul pada tahun-tahun sebelumnya. “Sekarang kita harus melakukan pembenahan, agar kita tidak semakin tertinggal dan kekurangan ASN yang dibutuhkan di setiap organisasi perangkat daerah,” katanya.

Pemkab Jember telah merekrut 4.328 orang ASN, mayoritas P3K, tahun lalu. Tabroni meminta BKPSDM melakukan analisis jabatan dan beban kerja birokrasi Pemkab Jember. “Kebutuhan-kebutuhan (kerja) aparat birokrasi harus diprediksi ke depan bagaimana. Kebutuhan tahun in harus direncanakan setahun dua tahun sebelumnya,” kata Tabroni. [wir/ted]