Bisnis.com, JAKARTA -- Pemerintah terus mendorong investasi asing dengan menerbitkan kebijakan yang ramah bagi para investor. Namun demikian, di balik kemudahan tersebut, penanaman modal asing justru menyimpan risiko aliran dana gelap atau pencucian uang dari luar negeri.

Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) dalam publikasi terbarunya memaparkan tiga pemicu risiko tersebut. Pertama, ketiadaan peraturan teknis yang mengatur keaslian data pemegang saham serta bukti setor modal. Kedua, belum ada validasi data pemegang saham PMA. Ketiga, kealpaan alat untuk memverifikasi data Laporan Kegiatan Penanaman Modal  (LKPM).

"Kerentanan itu terjadi karena adanya kemudahan berusaha melalui online atau virtual office yang dikenal sebagaiforeign direct Investment sebagai sarana pencucian uang," tulis paparan PPATK, yang dikutip Kamis (29/12/2022).

Dalam catatan Bisnis, tren realisasi investasi asing setiap tahun selalu naik. Pada kuartal III/2022 investasi asing yang masuk ke Indonesia mencapai Rp168,9 triliun atau naik 63,6 persen year on year. Kenaikan itu semakin memperkokoh kontribusi investasi dalam struktur produk domestik bruto (PDB).

Kontribusi investasi terhadap PDB mencapai 28,55 persen pada kuartal III/2022 lalu. Angka ini menempati peringkat kedua setelah konsumsi yang kontribusinya di atas 50 persen.

Dengan kontribusi yang cukup besar, pemerintah menargetkan daya saing Indonesia terus mengalami peningkatan. Kebijakan-kebijakan yang dianggap menghambat investasi dibongkar. Sebaliknya kemudahan bagi investor, gelontoran insentif hingga pemangkasan jalur perizinan yang sebelumnya berbelit-belit dibuka lebar-lebar untuk membuka keran investasi.