Sementara, pada aspek pidana umum, dari 32 perkara yang diajukan untuk penyelesaiaan melalui keadilan restoratif, sudah tercapai 93,75%. Bahkan, pihaknya juga telah menerima 7886 SPDP, 6873 berkas di masa pra penuntutan, dengan 5226 berkas masuk tahap penuntutan.

Patris menyampaikan, pada bidang pembinaan, dari setiap satker yang ada, yakni Kejati DKI sendiri dan setiap Kejaksaan Negeri (Kejari) telah merealisasikan alokasi anggaran senilai Rp150 miliar. Sementara, mereka memiliki alokasi anggaran Rp153,7 miliar, maka dari 97,69% anggaran berhasil disedot.

Tidak hanya dana yang dihabiskan, pihaknya juga berhasil menghimpun Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) hingga Rp2 triliun. Padahal, target yang dikasih adalah Rp256 miliar, artinya setiap satker yang ada telah berhasil menghimpun PNBP hingga 784,15% dari target.

Ditambahkannya, pada bidang intelijen berhasil melakukan pengejaran terhadap 30 buronan dari 49 orang yang dinyatakan masuk Daftar Pencarian Orang (DPO). Pada aspek penelurusan aset juga telah berjalan 70%.

Sementara, pada bidang perdata dan tata usaha negara, mayoritas diwarnai oleh perkara perdata non litigasi sebanyak 1500 perkara yang diselesaikan. Perkara kedua adalah pertimbangan hukum dengan 61 kasus.

"Total pengembalian kerugian negara melalui jalur perdata mencapai Rp5,7 triliun," ujarnya.

Pada bidang pengawasan, sepanjang 2022 sudah ada enam orang jaksa yang menerima sanksi ringan maupun sedang. Sementara, pada bidang tata usaha ada satu orang menerima sanksi sedang.

"Penindakan terhadap ketujuh orang itu karena tidak disiplin selama bertugas," ucapnya.

Pada bidang pidana militer, ada dua perkara yang telah diselesaikan. Pertama, terkait pengeroyokan oleh warga sipil dan militer yang menyebabkan kematian, kedua adalah kasus tindak pidana korupsi tabungan wajib perumahan angkatan darat pada tahun 2019-2020.