Merdeka.com - Kelompok relawan pendukung Presiden Jokowi (Projo) mendukung kepala negara mereshuffle kabinet dalam waktu dekat ini. Projo menilai reshuffle itu demi kebaikan kinerja kabinet di sisa waktu kepemimpinan Presiden Jokowi.

"Isu reshuffle, tentu kami tidak menolak atau apa. Kami pasti menyetujui beliau melakukan reshuffle yang kami yakin demi kebaikan kinerja kabinet di sisa waktu yang tersedia," kata Sekretaris Jenderal (Sekjen) Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Projo Handoko kepada wartawan, di Jakarta, Rabu (28/12).

Kendati mendukung reshuffle kabinet dilakukan cepat, Handoko menyebut, Projo menyerahkan urusan perombakan para menteri tersebut sepenuhnya kepada Presiden Jokowi. Sebab menurut dia, reshuffle merupakan hak prerogatif Jokowi.

"Karena beliau yang tahu persis bagaimana kinerja kabinetnya," ujar dia.

Perihal isu reshuffle yang menyasar menteri dari Partai NasDem, Handoko mengatakan, sejauh ini tidak ada gejolak politik yang cukup berarti di pemerintah Jokowi. Namun, dia meyakini bahwa pencapresan Anies Baswedan oleh NasDem menimbulkan dinamika politik.

"Situasi juga baik-baik saja. Bahwa ada dinamika-dinamika politik, tentu pasti terjadi karena pasti ada deklarasi itu," imbuh Handoko.

2 dari 3 halaman

Senyum Jokowi Ditanya Isu Reshuffle Kabinet Sasar Menteri dari NasDem

Presiden Joko Widodo (Jokowi) tersenyum saat mendengar soal pertanyaan reshuffle kabinet. Hal itu ditanyakan awak media usai Jokowi meninjau Stasiun Manggarai Jakarta.

"Ya saya dengar (pertanyaan soal reshuffle)," kata Jokowi di lokasi, Senin (26/12).

Awak media kemudian menanyakan, apakah reshuffle akan sesuai dengan rekomendasi Ketua DPP PDI Perjuangan Djarot Saiful Hidayat meminta Jokowi untuk mengevaluasi Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo dan Menteri Kehutanan Lingkungan Hidup Siti Nurbaya. Namun Jokowi tidak menjawab dan hanya tersenyum.

Usulan mengevaluasi menteri dari NasDem datang dari Ketua DPP PDI Perjuangan Djarot Saiful Hidayat. Dia meminta Jokowi untuk mengevaluasi dua menterinya, yaitu Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo dan Menteri Kehutanan dan Lingkungan Hidup Siti Nurbaya. Dua menteri itu adalah politikus NasDem.

Djarot berharap ada penyegaran di internal kabinet agar bisa mendukung penuh kebijakan Presiden Jokowi.

"Mentan dievaluasi, Menhut dievalusi, menteri kehutanan ya. Harus dievaluasi. Semua menteri juga harus dievaluasi. Supaya apa? Supaya ada satu darah baru yang segar, yang bisa mendukung penuh kebijakan pak Jokowi untuk menuntaskan janji-janji kampanyenya," ujar Djarot di Menteng, Jakarta, Jumat (23/12).

Anggota Komisi IV DPR ini menyinggung masalah impor beras. Di tengah digemborkan swasembada beras, malah harga beras naik. Saat musim panen dan harga beras naik, justru ada impor.

"Termasuk yang prihatin ketika kita sudah di masa lalu, sudah gembar gembor swasembada beras, ternyata kita impor beras ketika harganya naik. Justru pemerintah harus intervensi dong. Saat musim panen dan harganya baik, kemudian dihajar sama beras impor," ujar Djarot.

"Yang parah nanti, yang sakit petaninya. Makanya kita di Komisi IV kita sampaikan coba buka data. Data yang fix yang sama baik itu oleh BPS, dimiliki Kementan, data dimiliki Bulog, data yang dimiliki Bappenas badan pangan nasional, buka, satukan. Perlu ga kita impor, katanya masih cukup. Perlu enggak kita impor. Yang penting bagi kita harga beras stabil, petaninya bisa untung. Ini semua perlu dievaluasi," tegasnya.

Namun, Djarot mengembalikan lagi kepada Jokowi sebagai pemegang hak prerogatif apakah perlu beberapa menterinya diganti. Termasuk juga peluang partai yang belum masuk kabinet diajak bergabung.

"Wah kalau itu urusannya presiden. Itu hak prerogratif presiden. Kita hormati kita hargai kita berikan kesempatan kepada pak Jokowi untuk melakukan evaluasi menyeluruh terhadap kabinet. Apakah perlu reshuffle atau tidak. Itu pun untuk kepentingan bangsa dan negara dan rakyat Indonesia," ujar Djarot.

3 dari 3 halaman

Respons NasDem

Diketahui, Ketua DPP Partai Nasdem Effendi Choirie alias Gus Choi mengatakan partainya siap menghadapi segala situasi atas keputusan Presiden Joko Widodo atau Jokowi di dalam pemerintahan. Hal itu disampaikan usai kembali munculnya wacana reshuffle kabinet.

"Bagi NasDem siap menghadapi segala situasi," kata Gus Choi saat dikonfirmasi, Jumat 23 Desember 2022.

Dia menegaskan, keputusan melakukan reshuffle kabinet merupakan hak perogratif dari Presiden Jokowi. Sehingga, Partai Nasdem mempersilakan Jokowi untuk melakukan reshuffle jika dibutuhkan.

"Itu hak prerogatif presiden. Silakan, apa maunya," tegas dia. [gil]

Baca juga:
Gerindra soal Isu Reshuffle: Jokowi Lebih Tahu Menterinya Sudah Maksimal atau Belum
PDIP Minta Menteri NasDem Direshuffle, PKS: Jokowi Jangan Mau Ditekan Partai
Respons Wapres Ma'ruf Amin soal Isu Reshuffle Kabinet
Momen Ridwan Kamil Bisiki Jokowi saat Ditanya Reshuffle Kabinet
Jokowi Beri Sinyal Reshuffle, PAN Siap Sumbang Kader Kalau Diminta
Kencang Isu Reshuffle Kabinet, FX Rudy Bertemu Presiden Jokowi di Istana Negara
Bertemu Jokowi di Tengah Isu Reshuffle, FX Rudy: Kita Hanya Kangen-Kangenan