Kepala bantuan PBB Martin Griffiths, kepala badan-badan PBB, dan beberapa kelompok bantuan, dalam pernyataan bersama mengatakan penghentian  dilakukan karena kekurangan staf perempuan untuk menjalankan program.

"Beberapa program yang mendesak harus dihentikan sementara karena kekurangan staf perempuan," bunyi pernyataan PBB, seperti dimuat Reuters pada Rabu (28/12).

PBB juga mendesak pembatalan larangan bekerja, sebab itu akan berdampak pada ancaman kemanusiaan yang lebih besar di Afghanistan.

"Melarang perempuan dari pekerjaan kemanusiaan memiliki konsekuensi yang mengancam jiwa bagi semua warga Afghanistan," tegasnya.

"Kami tidak dapat memberikan bantuan kemanusiaan yang berprinsip tanpa pekerja bantuan perempuan," tambah pernyataan itu.

Menurut PBB, larangan pekerja bantuan perempuan dilakukan saat lebih dari 28 juta orang di Afghanistan membutuhkan bantuan untuk bertahan hidup di tengah kelaparan, penurunan ekonomi, kemiskinan yang mengakar dan musim dingin yang brutal.

Larangan pekerja bantuan wanita diumumkan oleh Taliban sejak akhir pekan lalu, bersamaan dengan pemberlakuan larangan bagi wanita untuk mengakses universitas.

Aturan tersebut banyak memperoleh kecaman dan protes dari dalam maupun luar negeri.

Dalam sebuah pernyataan bersama, UNICEF, Program Pangan Dunia, Organisasi Kesehatan Dunia, Program Pembangunan PBB, dan UNHCR, mengkritik banyaknya pembatasan bagi perempuan dalam kebijakan Taliban.

"Tidak ada negara yang dapat melarang setengah dari populasinya untuk berkontribusi kepada masyarakat," kata pernyataan itu.

Badan-badan PBB dan kelompok bantuan termasuk World Vision International, CARE International, Save the Children U.S., Mercy Corps dan InterAction lebih dulu menghentikan operasi kemanusiaanya di Afghanistan sebagai bentuk protes atas larangan staf perempuan.