FAJAR.CO.ID, JAKARTA - Menko Bidang Kemaritiman dan Investasi RI, Luhut Binsar Pandjaitan, kembali menyatakan penolakannya terhadap Operasi Tangkap Tangan (OTT) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Hal tersebut kembali dikatakan Luhut dalam acara Green Port Awarding yang disiarkan virtual, pada Rabu (28/12/2022).

Luhut menolak bila Indonesia menjadi negara yang terkenal karena banyaknya OTT yang dilakukan KPK.

Ditegaskan Luhut, OTT dan korupsi terjadi karena ada sistem yang memberikan ruang untuk pelanggaran. Maka dari itu menurutnya, akan lebih baik jika pemerintah mengubah sistem yang meminimalisir pelanggaran.

Merespons pernyataan Luhut, mantan penyidik KPK Novel Baswedan, kembali memberikan bantahannya.

Menurut Novel, dalam konsep pidana, adanya ancaman pidana dan pemidanaan yang konsisten bukan senang menghukum orang.

"Tapi agar orang takut berbuat dan berhenti berbuat jahat," ujar Novel dikutip dari unggahan twitternya, @nazaqistsha (28/12/2022).

Dikatakan Novel, OTT terhadap praktek suap juga sama, agar org berhenti berbuat korupsi. Baik yang memberi, dan atau yang menerima suap.

"Jadi bukan agar orang banyak tertangkap OTT," tutupnya.

(Muhsin/fajar)