Jakarta: Sebanyak empat daerah otonomi baru (DOB) di Papua belum memiliki kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU). Sekretaris Jenderal KPU Bernad Dermawan Sutrisno mengatakan keempat DOB akan menggunakan kantor sementara.
 
"Untuk pembangunan gedung kantor belum dilaksanakan, kami masih koordinasi dengan pemda provinsi setempat," kata Bernad saat dikonfirmasi, Jumat, 23 Desember 2022.
 
Petugas penyelenggara pemilu untuk keempat provinsi tersebut, lanjut dia, akan menempati kantor sementara di kantor KPU kabupaten/kota ibu kota DOB. KPU Provinsi Papua Pegunungan, misalnya, menempati kantor KPU Kabupaten Jayawijaya.

-?

- - - -
KPU Provinsi Papua Selatan di kantor KPU Kabupaten Merauke, KPU Provinsi Papua Tengah di kantor KPU Kabupaten Nabire, dan KPU Provinsi Papua Barat Daya di kantor KPU Kota Sorong.
 
Selain kantor, KPU belum merekrut Komisioner KPU untuk empat DOB Papua. Bernad mengatakan pihaknya sedang menyiapkan Peraturan KPU (PKPU) khusus terkait pembentukan lembaga KPU Provinsi di DOB tersebut.
 
"Sambil menunggu rekrutmen baru, untuk penyelenggaraan tahapan pemilu di DOB sudah ditugaskan komisioner KPU provinsi Papua dan Papua Barat serta staf sekretariat," jelas dia.
 
Sebanyak enam anggota KPU Provinsi Papua bertugas di tiga DOB, yakni Papua Selatan, Papua Tengah, dan Papua Pegunungan. Mereka antara lain Adam Arisoi selaku Komisioner Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, dan Partisipasi Masyarakat, di Papua Selatan dan Papua Tengah.
 
Berikutnya, Komisioner Divisi Teknis Penyelenggaraan, Fransiskus Antonius Letsoin, bertugas menangani Provinsi Papua Selatan, Komisioner Divisi Perencanaan dan Logistik, Melkianus Kambu, ditugasi menangani Papua Selatan dan Papua Pegunungan.
 
Lalu, Komisioner Divisi Keuangan, Umum, dan Rumah Tangga, Diana Dorthea Simbiak, bertugas di Provinsi Papua Tengah, Komisioner Divisi SDM dan Litbang, Theodorus Kossay, di Papua Tengah dan Papua Pegunungan, serta Komisioner Divisi Hukum dan Pengawasan, Zandra Mambrasar, bertugas di Papua Pegunungan.
 
Adapun anggota KPU Papua Barat, yakni Komisioner Divisi Teknis Penyelenggaraan, Fatmawati, Komisioner Divisi Hukum dan Pengawasan, Norbetus, dan Komisioner Divisi Perencanaan, Data, dan Informasi, Abdul Muin Salewe menangani KPU Papua Barat Daya.
 

(AZF)