Jakarta: Presiden Joko Widodo memastikan dengan tegas bahwa Indonesia akan melanjutkan kebijakan penguatan industri hilir. Itu ditandai dengan diumumkannya pelarangan ekspor bauksit dalam bentuk mentah per 1 Juni 2023 mendatang.
 
"Mulai Juni 2023, pemerintah akan memberlakukan pelarangan ekspor bijih bauksit dan mendorong industri pengolahan dan pemurnian bauksit di dalam negeri," ujar Jokowi di Istana Merdeka, Jakarta, Rabu, 21 Desember 2022.
 
Ia menekankan penguatan industri hilir adalah langkah yang harus diambil demi menciptakan perekonomian nasional yang lebih baik. Upaya ini sekaligus untuk memberikan kesejahteraan yang merata bagi seluruh masyarakat Tanah Air.

-?

- - - -
Kepala Negara pun mencontohkan hasil nyata dari kebijakan penghentian ekspor nikel mentah. Tujuh tahun silam, ketika ekspor masih diizinkan dalam bentuk mentah, penjualan dari komoditas tersebut hanya USD1,1 miliar. Tahun ini, setelah ekspor diwajibkan dalam bentuk setengah jadi atau jadi, angka yang diraup sudah lebih dari USD30 miliar.
 
"Betapa besar lompatan nilai tambah itu. Itu yang tidak kita dapat berpuluh-puluh tahun. Pajak kita tidak dapat. Dividen tidak dapat. Royalti tidak dapat. Ekspor juga tidak dapat. Penciptaan lapangan kerja juga kita tidak dapat. Tidak dapat apa-apa kita. Itu yang harus dihentikan," tegas mantan wali kota Surakarta itu.
 
Meskipun nantinya Indonesia akan digugat masyarakat internasional karena kebijakan tersebut, Jokowi tidak akan goyah dengan pendiriannya. Bahkan, ia menantang negara-negara untuk terus sibuk melayangkan gugatan.
 
"Meskipun kita digugat, tidak apa-apa. Nikel sudah digugat. Bauksit yang kita umumkan juga digugat lagi. Tidak apa-apa. Suruh gugat saja terus. Nanti yang kedua digugat belum rampung, kita akan umumkan yang ketiga untuk setop lagi. Gugat lagi tidak apa-apa," ucapnya.
 
 
Menurutnya, tugas negara adalah menciptakan nilai tambah demi mencapai perekonomian yang baik dan masyarakat yang sejahtera. Dari penguatan industri nikel, itu sudah terlihat. Di Maluku Utara, salah satu provinsi yang merupakan sentra komdoitas mineral tersebut, pertumbuhan ekonominya bisa menembus 27 persen.
 
"Coba dicek provinsi mana di dunia yang pertumbuhan ekonominya sampai segitu. Tunjukan ke saya. Tidak ada. Bayangkan kalau semua provinsi melakukan hilirisasi. Inilah reformasi struktural riil yang mau kita lakukan. Kita ubah di hulu dengan memperbaiki undang-undang, dan lakukan implementasinya dalam pelaksanaan. Yang sulit memang di sini," ujar dia.
 

(END)