JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo membuka kemungkinan pada akhir tahun ini pemerintah akan memberhentikan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) di seluruh Indonesia.

Hal tersebut mengingat situasi pandemi di Tanah Air yang saat ini terus membaik. Selain itu, kasus harian Covid-19 pada Selasa (20/12/2022) berada di angka 1.200-an.

"Hari ini, kemarin, kasus harian kita berada di angka 1.200 dan mungkin nanti akhir tahun kita akan menyatakan berhenti PSBB (Pembatasan Sosial Berskala Besar), PPKM kita," ujar Jokowi saat memberikan sambutan di acara Indonesia Economic Outlook 2023 di Hotel Ritz Carlton, Jakarta, Rabu (21/12/2022).

Baca juga: PPKM Level 1 Jabodetabek Diperpanjang, Bioskop Boleh Tampung 100 Persen Kapasitas

Kepala Negara lantas menjelaskan kembali perjalanan naik turunnya situasi pandemi Covid-19 di Indonesia selama hampir tiga tahun ini.

Saat varian Delta masuk, kasus harian di Indonesia mencapai 56.000 kasus.

"Saat itu saya ingat hampir 80 persen menteri menyarankan saya untuk (melakukan) lockdown termasuk masyarakat juga menyampaikan hal yang sama. Kalau itu kita lakukan saat itu, mungkin ceritanya akan lain sekarang ini," kata Jokowi.

Lalu muncul lagi varian Omicron yang saat puncaknya kasus harian mencapai 64.000 kasus.

"Kita ingat saat itu alat pelindung diri (APD) kurang, oksigen enggak ada, pasien numpuk di rumah sakit. Untung kita saat itu masih tenang, tidak gugup tidak gelagapan, sehingga situasi yang sangat sulit itu bisa kita kelola dengan baik," lanjutnya.

Baca juga: Perayaan Ibadah Natal di Jakarta Akan Disesuaikan dengan Aturan PPKM

"Perjalanan seperti itu harus kita ingat, betapa sangat sulitnya. Oleh sebab itu kemampuan domestik kita harus terus kita garap," tegas Jokowi.

Diberitakan sebelumnya, pemerintah kembali mengumumkan adanya penambahan kasus harian Covid-19. Pada Selasa (20/12/2022), pukul 12.00 WIB, bertambah 1.297 kasus dalam sehari.

Dengan demikian, total kasus Covid-19 di Indonesia hingga kini mencapai 6.711.703 terhitung sejak kasus pertama diumumkan Presiden Joko Widodo pada 2 Maret 2020.

-. - "-", -. -