Juru Bicara Kementerian Luar Negeri Rusia, Maria Zakharova, pada Sabtu (17/12), menyebut tindakan pelarangan itu sebagai kebijakan pembatasan politik dan pluraslisme media yang melanggar hak dan kebebasan rakyat untuk mengakses informasi.

"Kami menganggap larangan ini sebagai tindakan penyensoran politik yang belum pernah terjadi sebelumnya," tegasnya seperti dimuat Reuters.

Larangan itu akan dimulai pada Senin (19/12) dan diklaim sebagai tindakan negara untuk mencegah situasi buruk di tengah keadaan darurat perang Rusia dan Ukraina.

Moldova, negara kecil bekas Uni Soviet itu, menuduh enam saluran tv yang dilarang telah menyiarkan informasi yang salah tentang pemerintah dan situasi perang.

Siaran yang ditayangkan juga diduga kuat berkaitan erat dengan oposisi Presiden Maia Sandu yakni Ilan Shor yang telah melarikan diri dari Moldova pada 2019 setelah gagal dalam pemilihan Presiden.

Terlebih Shor, di pengasingan di Israel, telah mendukung protes warga Chisinau yang menuntut pengunduran diri pemerintah Sandu karena gagal menangani pasokan di tengah perang.