Bekasi: Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil yakin Indonesia tidak akan dihantam resesi pada 2023. Dia meminta agar publik tidak dibuat panik dengan adanya hal tersebut.
 
"Insyaallah resesi tidak akan hadir, di Negara lain mungkin resesi, hitungan Jawa Barat Indonesia aman, jangan bikin panik ya," kata Ridwan kepada Medcom.id saat hadir dalam kegiatan Kratingdaeng Volleyball Gubernur Cup 2022 di Setu, Bekasi, Minggu,18 Desember 2022.
 
Pria yang disapa Kang Emil ini menyatakan Indonesia tidak akan terkena resesi. Namun, negara lain dimungkinkan untuk mengalami hal itu. "Yang resesi di luar negeri, Indonesia aman," katanya.

-?

- - - -
Kang Emil mengimbau agar seluruh masyarakat berbelanja barang dalam negeri untuk mencegah resesi.
 
"Rajin-rajin belanja tapi barang dalam negeri udah itu aja, kalau terlalu banyak beli-beli jual impor ekspor, khususnya impor ketergantungan dan stabilitasnya rawan, tapi kalau ada pilihan barangnya dalam negeri beli itu," tutur dia.
 
Jika hal ini dilakukan, maka ekonomi akan bergerak sehingga Indonesia tidak akan dihantam badai resesi. "Resesi itu kan orang enggak belanja engga ada daya beli dan sebagainya, jadi InsyaAllah aman," ujarnya.
 
Pemerintah Pusat tengah melakukan sejumlah hal untuk mengantisipasi terjadinya badai resesi di Indonesia. Wakil Menteri Ketenagakerjaan (Wamenaker) Afriansyah Noor membuka pelatihan bagi masyarakat agar mau membuka Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) untuk mengantisipasi adanya Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) masal jelang resesi.
 
"Dengan adanya resesi atau inflasi yang melanda Eropa dan Amerika, itu akan terjadi PHK besar-besaran terutama di bidang padat karya dan Indonesia negara yang mengekspor padat karya seperti sepatu, alas kaki, garmen, tekstil," kata Afriansyah, Sabtu, 17 Desember 2022.
 
Oleh karena itu, Kementerian Ketenagakerjaan dan seluruh pemerintah di tingkat provinsi, kabupaten dan kota menyiapkan Balai Latihan Kerja (BLK) guna melatih kemampuan masyarakat untuk menjadi pelaku usaha UMKM.
 
Pembangunan BLK di seluruh Indonesia sesuai dengan arahan Presiden RI Joko Widodo yaitu sebanyak 34 BLK atau Unit Pelaksana Teknis Pusat (UPTP) di 34 provinsi.
 
"Target nya presiden memfokuskan terbangun 34 BLK atau UPTP di bawah Kementerian Ketenagakerjaan di luar empat provinsi yang baru terbentuk," ujarnya.
 
Jangan lupa ikuti update berita lainnya dan follow akun google news medcom.id

(NUR)