Menanggapi hal tersebut, DPRD DKI Jakarta meminta Dinas Perhubungan dan manajemen PT Transportasi Jakarta untuk melakukan evaluasi.

"Dari informasi yang beredar, bus-bus tersebut bermerek Scania dan Mercedes Benz yang dibeli tahun 2018. Jadi masih relatif baru. Itu adalah aset negara yang dijaga, dirawat, dan dimanfaatkan untuk kepentingan masyarakat banyak. Jika dibiarkan menganggur, maka akan rusak, yang akhirnya menjadi kerugian negara," kata anggota Fraksi PSI DPRD DKI Jakarta Eneng Maliyanasari.

Eneng juga menilai, situasi tersebut menyebabkan pelayanan masyarakat terganggu. Apalagi, saat ini kemacetan dan kepadatan lalu lintas sudah kembali seperti sebelum pandemi.

"Masyarakat juga dirugikan karena harus lama menunggu dan berdesak-desakan saat jam sibuk akibat jumlah bus masih kurang. Transjakarta dan Dinas Perhubungan perlu menjelaskan hal ini kepada publik," tambah Eneng.

Lebih lanjut, Eneng mengatakan bahwa kejadian tersebut seharusnya menjadi indikator penting bagi Gubernur DKI Jakarta untuk melakukan evaluasi pelayanan transportasi publik di Ibu Kota.

"Pak Gubernur dapat menurunkan Inspektorat untuk melakukan investigasi sehingga kita mengetahui apa yang sebenarnya terjadi, dan apakah ada kerugian negara atau tidak," ujar Eneng.

Reporter: Lydia Fransisca

Merdeka.com