AKURAT.CO Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) menyoroti dinamika pengesahan Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP) di Indonesia.

Menanggapi hal tersebut, Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad, menjanjikan bahwa akan melakukan sosialisasi KUHP kepada semua pihak.

"Ini saya pahami bahwa dinamika yang terjadi ini karena memang kita perlu sosialisasikan. Bukan cuma ada di internal di Indonesia tapi juga di luar negeri," katanya di Kompleks Parlemen, Jakarta, Kamis (8/12/2022).

baca juga:

Dasco memastikan DPR akan membentuk satuan tugas (satgas) untuk turut menyosialisasikan KUHP kepada publik selama masa transisi tiga tahun.

Adapun, KUHP tidak langsung berlaku setelah disahkan menjadi undang-undang, melainkan diperlukan waktu tiga tahun untuk sosialisasi dan penyesuaian-penyesuaian terhadap aturan yang ada.

"Kami akan membentuk semacam task force untuk menyosialisasikan RUU KUHP," ujarnya.

Adapun, pihak asing menyampaikan kekhawatiran mereka lantaran menganggap aturan-aturan kontroversial di KUHP berpotensi melanggar hak asasi manusia (HAM) di Indonesia.