Mendagri: Bantuan untuk Cianjur Bisa Bersumber dari APBD

JawaPos.com – Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) meluncurkan buku Peta Deagregasi Bahaya Gempa Indonesia untuk Perencanaan dan Evaluasi Infrastruktur Tahan Gempa kemarin (29/11). Buku yang disusun para ahli rekayasa kegempaan Pusat Studi Gempa Nasional (PuSGeN) tersebut dihadirkan dalam rangka mendukung pembangunan infrastruktur tahan lindu di Indonesia.

Sekretaris Jenderal Kementerian PUPR Mohammad Zainal Fatah yang mewakili Menteri PUPR Basuki Hadimuljono mengungkapkan, buku yang disusun para peneliti, akademisi, dan pakar atau praktisi dari kementerian, lembaga tinggi, dan komunitas asosiasi profesi tersebut merupakan salah satu wujud bentuk ikhtiar bersama.

“Untuk menciptakan keamanan infrastruktur bangunan dalam menghadapi bahaya bencana gempa di Indonesia. Gempa masih selalu kita alami dan menjadi risiko dalam kehidupan bangsa dan negara,” ungkapnya.

Sementara itu, Ketua Tim Penyusun Peta Deagregasi Bahaya Indonesia M. Asrurifak mengungkapkan, pada buku peta deagregasi yang disusun tersebut juga dibahas tentang metode perencanaan dan evaluasi infrastruktur. Yakni dengan mempertimbangkan jenis potensi gempa yang dominan pada suatu daerah berdasar karakteristik nilai magnitudo dan jaraknya untuk selanjutnya dianalisis agar mendapatkan struktur bangunan yang aman.

’’Diharapkan, buku ini dapat meningkatkan keyakinan dan kepastian dalam perencanaan dan perancangan berbagai infrastruktur tahan gempa,’’ tambahnya.

Terpisah, Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Abdul Halim Iskandar memastikan, masyarakat boleh menggunakan talangan dana desa untuk penanggulangan gempa di Cianjur. Selanjutnya, pinjaman tersebut dapat dibayar dengan dana desa yang cair pada tahun berikutnya. Hal itu sebagaimana telah diatur dalam Permendes PDTT Nomor 7 Tahun 2021 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2022.

Sementara itu, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengajak pemerintah daerah di seluruh Indonesia untuk ikut membantu penanganan gempa bumi di Cianjur. Imbauan tersebut disampaikan Mendagri melalui Surat Edaran Nomor 900.1.1/8479/SJ.

“Gubernur, bupati/wali kota diharapkan memberikan bantuan keuangan kepada Pemda Cianjur,” ujarnya kemarin.

Bantuan tersebut, lanjut Tito, bisa bersumber dari APBD masing-masing daerah. Adapun besaran bisa menyesuaikan kemampuan dan ruang fiskal masing-masing daerah.

Editor : Ilham Safutra

Reporter : gih/far/c7/ttg