Indikator Politik Indonesia merilis temuan survei bertajuk kinerja lembaga penegak hukum di mata publik dan penanganan kasus-kasus besar. Riset ini dilatarbelakangi akuntabilitas lembaga penegak hukum yang sedang diuji dalam menangani kasus-kasus besar dan menjadi sorotan publik.

Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia, Burhanuddin Muhtadi, mengatakan, dukungan dan kepercayaan publik bersifat dinamis, tergantung kinerja lembaga penegak hukum. Kepercayaan yang besar dari publik terhadap lembaga negara akan membuat perumusan kebijakan hingga penegakan hukum menjadi lebih efektif.

"Kalau trust kurang, itu bahaya buat efektivitas kebijakan. Untuk lembaga yang trust-nya rendah, jangankan kebijakan yang salah, kebijakan yang benar pun akan dipersoalkan publik," kata Burhanuddin saat memaparkan hasil survei, Minggu (27/11).

Hasil survei terhadap 1.220 responden ini juga menemukan bahwa Kejaksaan Agung (Kejagung) menjadi lembaga penegakan hukum paling dipercaya masyarakat dengan 77,5%. Disusul pengadilan (76,8%), Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK (71%), dan Polri (60,5%).

Burhanuddin mengungkapkan, nilai kepercayaan publik yang rendah terhadap kinerja Polri sebagai lembaga penegak hukum menjadi sorotan tersendiri, khususnya usai munculnya kasus pembunuhan terhadap Brigadir J oleh eks Kadiv Propam Polri, Ferdy Sambo.

"Beberapa bulan sebelum kasus Ferdy Sambo, Polri [menempati posisi] paling atas. Jadi, kasus Ferdy Sambo punya dampak cukup kuat memukul kepercayaan publik terhadap polisi," ujarnya.

Survei ini juga mengupas pengetahuan masyarakat atas kasus yang melibatkan polisi saat ini, salah satunya soal pengadilan Sambo. Sebanyak 86,6% responden mengetahui atau pernah mendengar kasus tersebut.

Namun, Burhanuddin menyoroti vonis publik atas kasus ini di tengah proses hukum yang masih terus berjalan. Mayoritas dari yang mengetahui kasus tersebut percaya Sambo (90,7%) dan Putri Candrawathi (84,1%) bersalah.