MerahPutih.com - Sosok wali kota dan bupati kemungkinan besar tidak ada lagi setelah Jakarta lepas status sebagai ibu kota, karena pindah ke Panajam Paser, Kalimantan Timur.

Hal tersebut dikatakan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Bappenas Suharso Monoarfa usai bertemu Penjabat (Pj) Gubernur Heru Budi Hartono.

"Jadi sebuah provinsi yang dikepalai oleh seorang gubernur dan kemudian tidak perlu ada bupati atau wali kota. Bahkan pemikiran kami ke depan adalah bagaimana ada struktur organisasi yang lebih lincah," papar Suharso.

Baca Juga:

Pemprov DKI dan Bappenas Bentuk Tim Kecil Bahas Jakarta Usai Tak Jadi Ibu Kota

Mantan Ketua Umum PPP ini menuturkan, selama persiapan perpindahan ibu kota ke Kalimantan, pemerintah pusat akan mempersiapkan aturan terkait kewenangan apa saja yang dimiliki oleh Pemprov DKI.

Sehingga, lanjut dia, nantinya Jakarta bisa mengambil kewenangan-kewenangan untuk kebutuhannya tanpa disibukkan dengan sesuatu yang tidak diperlukan.

"Misalnya bagaimana relasinya dengan kementerian dan lembaga yang lain," paparnya.

Baca Juga:

Jakarta akan Tetap Eksis Meski Ibu Kota Negara Dipindahkan

Lebih lanjut, Suharso menegaskan Jakarta akan tetap menjadi pusat kegiatan ekonomi ke depannya.

"Tetapi yang penting bahwa Jakarta tetap menjadi pusat kegiatan ekonomi dan menjadi salah satu senter dan itu saya kira tidak perlu diingkari dan dirisaukan. Bahkan kita akan membangun jauh lebih baik lagi Jakarta," ungkapnya. (Asp)

Baca Juga:

Pj DKI 1 Andalkan Jalan 1 Arah dan Tutup Puteran Atasi Macet Ibu Kota