RM.id  Rakyat Merdeka - Wakil Ketua Umum DPP Dewan Masjid Indonesia (DMI) Komjen Syafruddin mengimbau kepada seluruh pengurus masjid untuk menjaga masjid agar tidak dipakai untuk politik praktis.

Khususnya, oleh para pengurus dewan masjid, pengurus organisasi pemuda masjid, dan pengurus organisasi Islam.

Berita Terkait : Partai Garuda: Jangan Tunggu UU Pemilu, Segera Bersihkan Kelompok Politik Identitas!

"Bicara tentang politik keumatan, ada dua. Satu politik negara. Satunya lagi politik kebangsaan. Oleh karena itu, saya mengimbau secara organisatoris, khususnya di tempat-tempat ibadah, terutama kita ini pengurus dewan masjid, agar masjid tidak dipakai untuk politik praktis," ujar Syafruddin, di Jakarta, Sabtu (29/10).

Hal tersebut diutarakan Komjen Syafruddin saat melantik pengurus Persatuan Islam Tionghoa Indonesia (PITI) Periode 2022-2027 yang dipimpin Dr Serian Wijatno, setelah terpilih pada muktamar PITI Ke-VI yang dilangsungkan pada 20-22 Mei 2022.

Berita Terkait : Bawaslu: Tempat Ibadah Jangan Buat Kampanye Politik Praktis

Syafruddin menambahkan, dirinya perlu mengingatkan seluruh organisasi Islam, lantaran masjid tidak hanya diurus oleh dewan masjid saja. Namun, seluruh ormas Islam juga mengurusi masjid, dan harus menjaganya dari politik praktis.

Menurut Syafruddin, semua anak bangsa punya hak untuk berpartisipasi, sementara untuk individu-individu jangan menghalangi dengan kegiatan politik praktis.

Berita Terkait : HMI Karawang Dorong Partisipasi Politik Masyarakat

Sementara itu, Serian Wijatno mengatakan, kepengurusan PITI 2022-2027 punya tugas besar memperkuat persatuan baik di internal maupun secara luas umat Islam, membenahi organisasi agar PITI kembali punya taji dan memperluas dakwah menyejukkan.

“Kami siap bekerja membenahi PITI. Penting bagi PITI bisa menjawab tantangan zaman dan menjadi mitra bagi pemerintah menyokong persatuan umat,” ujar Serian.
 Selanjutnya