Jakarta, CNBC Indonesia - Krisis pangan diperkirakan akan menghampiri dunia dalam 8-12 bulan ke depan. Selain gangguan rantai pasok, krisis ini diperparah dengan persediaan pupuk dunia.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati memastikan ketidakpastian ekonomi global turut membuat krisis pangan di tahun depan akan semakin berat.

-

-

"Di dalam pertemuan G20 diprediksikan krisis pangan tahun depan mungkin akan jauh lebih berat," ujarnya dalam Seminar Nasional Badan Keahlian DPR RI, dikutip Kamis (20/10/2022).

Menurutnya, perang Rusia dan Ukraina yang masih terus terjadi menjadi salah satu penyebab krisis pangan di 2023 kemungkinan akan lebih berat dibandingkan tahun ini.

Sri Mulyani bilang, Ukraina sebagai pemasok terbesar kebutuhan pangan dan pupuk untuk dunia, membuat saat ini harga pangan juga sudah melambung tinggi.

"Karena akses terhadap pupuk yang sekarang ini sangat-sangat terkendala akan mempengaruhi jumlah dari bahan pangan, tidak hanya tahun ini tapi justru tahun depan. Ini yang perlu kita waspadai," kata Sri Mulyani lagi.

Di sisi lain, dunia akan mengalami resesi sehingga dunia akan dihadapi sederet krisis pada tahun depan.

Tentunya ini akan lebih berat dibandingkan krisis 1998.

Hal ini telah dibenarkan oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto.

Dia menyebut krisis 5C yang akan dihadapi ke depannya bisa lebih buruk dari krisis keuangan Asia 1997 yang berujung pada krisis politik dan ekonomi di Indonesia tahun 1998.

5C adalah istilah Airlangga untuk menekankan masyarakat tetap waspada dalam menghadapi perfect storm yang terdiri dari lima hal. Kelimanya adalah, Covid-19 yang belum selesai, conflict Ukraina yang berkepanjangan, climate change atau perubahan iklim, commodity price yang melonjak, dan cost of living dampak dari inflasi.

Dia bahkan tak menampik adanya potensi kengerian yang bakal terjadi. Terlebih, Presiden Joko Widodo juga sudah menyebutkan 28 negara yang masuk list minta bantuan ke IMF.

"Bandingkan pada saat krisis finansial di Asia, pasien IMF jauh lebih kecil dari itu," tegasnya.

Airlangga merinci, sebanyak 55 negara ekonominya melambat bahkan mengalami kontraksi seperti yang terjadi di Sri Lanka, Rusia, Ukraina dan beberapa negara lainnya.

Menghadapi Krisis Pangan

Pemerintah dipastikan akan tetap fokus pada upaya menciptakan ketahanan pangan, baik dari ketersediaan, akses, dan kualitas konsumsi dari hulu sampai hilir. Salah satunya food estate yang tengah dikembangkan dengan memadukan potensi yang dimiliki lahan dan teknologi untuk meningkatkan produktivitas dan kesejahteraan petani.

"Di sini yang penting kami kembangkan adalah petani tergabung di korporasi supaya lebih produktif dari sisi lahan, tenaga kerja, dan hilirisasinya. Jadi kita bekerja bersama menghadapi ancaman krisis pangan setelah pandemi ini," ujar Deputi Bidang Kemaritiman dan Sumber Daya Alam Arifin Rudiyanto.

Untuk meningkatkan produktivitas lahan, dia juga memastikan melakukan evaluasi pada penyaluran subsidi pupuk agar tepat sasaran. Meski banyak kritikan perihal penyaluran subsidi pupuk yang tidak tepat sasaran pihaknya melakukan evaluasi setiap tahunya.

"Yang dilakukan seperti transformasi adalah mengubah sistem, dari subsidi ke komoditi, masalahnya pada akurasi dari data itu. Kita harus lihat betul berapa lahan yang harus diberikan subsidi dan jumlah petaninya. Saat ini kami sudah update data dan tidak hanya data numerik statistik, dan juga data spasial. Sehingga akurasinya lebih tepat," jelasnya.

Selanjutnya pemerintah akan menghitung jumlah pupuk yang harus tersedia dan berapa yang tersubsidi dan berapa yang tidak disubsidi. Dia menyebutkan permasalahannya selama ini adalah akurasi pendataan.

"Kami juga mengembangkan pupuk yang organik di beberapa kabupaten yang sudah jalan seperti di Bali, dimana pemerintah daerah setempat memberikan insentif buat pupuk organik," pungkas Arifin.

[-]

-

Krisis Pangan Ngeri, Ini yang Akan Dilakukan Negara G20
(haa/haa)