Selain itu, PKS menilai pemerintah gagal dalam menegakkan hukum dan perlindungan HAM. Kasus KM50, sambo, judi online, TM, dan tragedi kanjuruhan betapa pentingnya reformasi polri sebagai tulang punggung penegakan hukum.

“Kualitas legislasi yang buruk. Mulai Perpu Covid Omnibus Law, IKN, Minerba, UU HKPD, UU Perpajakan, tampak pemerintah terburu dan sangat dominan dalam proses legislasi. Membajak kekuatas legislatif. Sehingga banyak produknya yang akhirnya digugat di MK,” kata dia.